AMBON, Siwalimanews – Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury memberi dukungan untuk program kotaku yang nantinya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN).

Dikatakan, DPRD Provinsi Maluku telah melakukan pertemuan dengan pengelola Program Kotaku di Maluku. Namun, dijelaskan oleh mereka kemungkinan besar untuk tahun 2020 -2021 ini, desa dan kelurahan di Maluku belum mendapatkan anggaran Program Kotaku.

“Kami sudah diskusi banyak dengan mereka dan mendapat informasi secara jelas tentang bagaimana mekanisme dan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat,” jelas Ketua DPRD Maluku  kepada wartawan,di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon,Kamis(14/1).

Ia mengaku, program kotaku ini telah diusulkan oleh para wakil rakyat di DPR RI pada saat pembahasan APBN melalui Kementerian PUPR.

Kata politisi PDIP ini, nantinya DPRD Provinsi Maluku akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat bahkan juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku.

“Melalui Dinas Pekerjaan  Umum bisa memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR dan DPR RI,” ucapnya.

Ia juga minta Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk berkoordinasi dengan OPD terkait untuk membantu terlaksananya Program Kotaku.

Dijelaskan, Program Kotaku sangat penting bagi pengembangan masyarakat di Maluku terutama di lingkungan pemukiman yang kumuh dan pihaknya akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan itu adalah tugas sebagai wakil rakyat.

“Dulu dinamakan program PNPM Mandiri namun sejak Joko Widodo dilantik sebagai presiden sudah berubah menjadi Program Kotaku,” terangnya.

Ditanya soal anggaran yang diperuntukan untuk Program Kotaku, mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini mengaku, belum mengetahui total anggaran yang diperuntukan nantinya untuk program ini.

“Sampai saat ini kita belum mengetahui, nanti kita dise­suai­kan dulu, berapa desa dan kelu­-rahan yang nantinya akan ada dalam program ini baru kita tahu berapa anggarannya. Semoga perjuangan kita belum terlambat karena pembahasan APBN sudah selesai 2021, untuk pengemba­ngan ini, paling tidak kita harus menunggu program APBN di tahun 2022,” ujarnya. (S-51)