DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyerapan APBD tahun 2023.

Pasalnya, hingga bulan September 2023 ini penyerapan APBD tahun. 2023 oleh OPD belum mencapai lima puluh persen.

Penyerapan APBD yang masih minim ini ditemukan saat DPRD melalui Badan Anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pekan lalu.

“DPRD melalui Banggar sudah lakukan rapat dengan pemerintah daerah yang di wakili oleh TAPD, terkait dengan laporan realisasi APBD selama 6 bulan, dan prok­-dosis untuk 6 Bulan berikutnya dan memang penyerapan belum terlalu signifikan,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (11/9).

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi memang terdapat presentasi yang membanggakan terkait seluruh pendapatan dan belanja di dinas-dinas.

Namun, masih banyak hal yang belum terpenuhi, artinya ada anggaran pada badan atau dinas yang anggarannya betul-betul mencolok dengan nilai yang luar biasa, tapi dari aspek realisasinya belum memenuhi harapan.

Watubun menegaskan idealnya antara laporan realisasi itu sampai dengan enam bulan itu mestinya sudah harus diangka minimal 50 sampai 55 persen realisasinya, tapi faktanya belum.

“Kita menemukan juga belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada hibah untuk Infrastruktur itu ada yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga itu yang kita soroti,” ujar Watubun.

Politisi PDIP Maluku ini berharap Pemda melalui OPD-Opd teknis dapat mempercepat penyerapan APBD agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan belanja pemerintah. (S-20)