AMBON, Siwalimanews – Manajemen yang amburadul hingga honor nakes covid yang hingga kini tak tertangani, jadi alasan wakil rakyat membuat panitia kerja.

DPRD Maluku sepakat mem­bentuk panja, untuk membahas kompleksitas per­soalan yang membelit RSUD dr M Haulussy, Ambon.

Memang banyak masalah yang dihadapi oleh rumah sakit daerah tertua milik pe­merintah daerah itu.

Amburadulnya manejemen itu bisa dilihat dari aksi demo sejumlah nakes dan karya­wan beberapa waktu lalu ka­rena hak-hak mereka yang tidak tertangani, peralatan rumah sakit yang tidak mema­dai, hingga yan terbaru ada­lah honor nakes yang saban hari bergelut dengan penun­tasan Covid-19 di RS kebanggaan warga Maluku itu.

Panja berisikan delapan orang anggota, yang terakomodir dari de­lapan fraksi yang ada di Baileo Rakyat, Karang Panjang itu. Ketua Fraksi PDIP Benhur George Wat­ubun, ditunjuk untuk memimpin panja tersebut.

Pasca dibentuk, panja terus meng­genjot pembahasan persoalan yang dihadapi rumah sakit tertua di daerah ini.

Kepada wartawan, Sabtu (28/8), Watubun menjelaskan, sejak dite­tapkan dengan keputusan DPRD, Panja RSUD Haulussy mulai bekerja optimal.

Langkah yang dilakukan, dimulai dengan meminta visi Komisi IV se­bagai mitra terkait dengan masalah yang selama ini dihadapi oleh RSUD Haulussy.

“Kita telah meminta visi Komisi IV terkait dengan masalah RSUD Hau­lussy sebagai mitra terdekat yang telah melakukan interaksi dan telah bersama-sama selama ini dengan baik urusan hulu maupun hilir,” ungkap Watubun.

Setelah itu kata Watubun, Panja telah mendengarkan pendapat minimal fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan telah ditetapkan jadwal kerja untuk beberapa waktu ke depannya.

“Penetapan jadwal kerja, sehingga sesuai dengan arahan pimpinan kita memaksimalkan, sehingga kerja panja lebih cepat, dan yang paling dibutuhkan dari fraksi, soal hasil yang maksimal, terkait dengan platform pembentukan panja,” ucap Watubun.

Bendahara PDIP Maluku ini ber­harap, apa yang dilakukan panja nanti­nya dapat menyelesaikan se­mua persoalan yang selama ini dike­luhkan masyarakat, guna mening­katkan pelayanan.

Harus Serius

Langkah pembentukan panja gu­na menangani permasalahan klasik yang selama ini terjadi di RSUD Haulussy harus diikuti dengan ke­seriusan DPRD.

Akademisi Fisip Unpatti, Jefry Leiwakabessy mengatakan dalam konteks penanganan Covid-19 di­perlu­kan kerja sama semua aspek baik masyarakat, pemerintah mau­pun swasta terutama sektor kese­hatan.

Bagi masyarakat Maluku, kata Leiwakabessy, RSUD Haulussy merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan sebagai rumah sakit tertua di Maluku sehingga memer­lukan keahlian, pengalaman dan keseriusan untuk menanggapi kondisi saat ini.

Disisi lain, masyarakat Maluku saat ini merasakan banyak kekece­waan yang terjadi akibat pelayanan publik tidak maksimal yang dilaku­kan RSUD Haulussy.

Dalam menanggapi rasa kekece­waan  masyarakat terhadap RSUD Haulussy maka DPRD Provinsi Maluku yang merupakan represen­tasi dari masyarakat harus mem­perjuangkan hak-hak masyarakat tersebut.

Artinya, panja yang dibentuk wajib dapat melakukan komunikasi yang serius sehingga tidak boleh ada lagi ketidakadilan dalam mela­yani masyarakat Maluku termasuk masalah lainnya.

“Masyarakat Maluku meng­ang­gap DPRD Provinsi Maluku meru­pakan dewan dan oleh karena itu Panja RSUD Haulussy harus dapat memperjuangkan hak-hak masya­rakat dengan penuh keseriusan,” tegasnya.

Jangan sampai DPRD Provinsi Maluku secara khusus panitia kerja hanya, berkoar-koar tetapi tidak ada manfaat dari pembentukan panja tersebut.

Kerja Cepat

Panja yang dibentuk DPRD Pro­vinsi Maluku diharapakan dapat berkerja lebih cepat dan keras untuk melihat dan membelah hak-hak masyarakat Maluku dengan mema­nggil Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Haulussy untuk memverifikasi data yang masuk kepada Panja.

Aktivis Lumbung Informasi Rak­yat (LIRA), Yan Sariwating menga­takan RSUD dr M Haulussy meru­pakan rumah sakit pemerintah Provinsi Maluku, karena itu juga miliki rakyat di Maluku.

Dengan adanya kondisi pada RSUD Haulussy saat ini, ujar dia, sudah saatnya DPRD Provinsi Ma­luku melalui Panja RSUD Haulussy fokus disitu kalau memang benar-benar DPRD ingin untuk membantu masyarakat. “Kalau DPRD telah membentuk panja maka realisasi dari pembentukan panja harus disam­paikan kepada masyarakat,” tegas­nya.

Menurutnya, dalam pembahasan panja harus benar-benar dan serius menyoroti kinerja management RSUD karena selama ini management berjalan tidak baik. Jangan sampai langkah DPRD Provinsi Maluku untuk membentuk Panja RSUD Haulussy hanya untuk me­nyenangkan hati masyarakat tetapi tidak ada hasil yang nyata.

“Jangan hanya berkoar-koar dan jangan sampai hanya untuk menye­nangkan hati masyarakat lalu cuma menyatakan pembentukan panja tepi realisasinya tidak jelas,” ucapnya.

Sariwating berharap pada peng­hujung kinerja, panja dapat mem­berikan rekomendasi guna melaku­kan pembenahan pada RSUD dr M Haulussy yang nantinya dilakukan oleh Gubernur Maluku.

Dihentikan

Diberitakan sebelumnya, Pem­prov Maluku menghentikan proyek pembangunan ruang baru di Rumah Sakit dr M Haulussy, senilai Rp. 46.233.­152.000. Padahal, seperti dikutip dari laman lp­se.maluku­prov.go.id, proyek yang dianggar­kan dalam paket Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sudah selesai ditenderkan.

Bukan itu saja, kontrak an­tara pemenang tender dengan  satuan kerja juga sudah dila­kukan sejak sebulan lalu.

Lalu, apa yang menyebab­kan terhentinya pekerjaan proyek itu?

Sumber Siwalima di rumah sakit milik pemerintah itu mengatakan, mendengar kabar kalau ada rapat khusus yang dibuat untuk memba­talkan proyek itu.

Kepada Siwalima Senin (23/8) siang, sumber itu menyebutkan, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dirut RSUD Justini Pawa, Kadis Kesehatan dan Sekda. “Su batal, sesuai arahan dalam rapat antara ibu dirut, kadis kesehatan dan pak sekda. Sebagai gantinya, Pem­prov akan membangun rumah sakit baru, di kawasan Telaga Kodok.

“Tapi untuk lebih jelasnya, tanyakan langsung saja ke ibu dirut,” saran sumber itu.

Pertimbangannya, ujar sumber itu, daya dukung RSUD sudah tidak lagi memadai untuk dibangun, sedangkan Pemprov punya lahan kosong yang luas di kawasan Telaga Kodok.

“Jadi anggaran pembangunan itu mau dialihkan untuk tahap awal pembangunan rumah sakit baru di Telaga Kodok,” lanjut sumber itu.

Tapi apakah mungkin anggaran pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus itu bisa dialihkan untuk membangun proyek lain?

Sumber lain Siwalima di Pemprov Maluku menyebutkan, agak sulit untuk memindahkan suatu kegiatan yang dibiayai DAK. Kepada Siwalima Selasa (24/8) dia mengatakan, sumber dana untuk proyek dengan kode rencana umum pengadaan Nomor 28543561, kemungkinan tak bisa dipindahkan.

“Seluruh proyek DAK itu tak bisa direlokasi karena sudah dilakukan asistensi jauh-jauh hari,” tambahnya.

                             Sekda tak Tahu

Pelaksana harian Sekda Maluku, Sadli Ie mengaku belum tahu soal rencana pembangunan RSUD dr Haulussy yang baru yang menghabiskan anggaran Rp46 miliar.

Jawaban Sekda ini terkesan aneh, lantaran proyek itu sudah selesai ditenderkan bahkan kontraknya sudah diteken sebulan yang lalu.

“Soal pembangunan saya belum dapat laporan dari Direktur RSUD, saya belum bisa berkomentar, takut salah,” ujar Sadli kepada Siwalima usai menutup prajabatan calon PNS Golongan III dan II Angkatan XVI Provinsi Maluku, di Balai Diklat BPSDM Maluku, Rabu (25/8).

Dirinya juga enggan berkomen­tar terkait dengan urgenitas dan rencana pembangunan rumah sakit baru yang dipusatkan di Telaga Kodok nanti.

“’Nanti beta cek dulu ke ibu direktur, baru kasih keterangan,” tandasnya singkat.

Dirut RSUD Haulussy, Justini Pawa, hingga kini tak bersedia menjawab konfirmasi Siwalima melalui telepon. Setiap panggilan telpon masuk, selalu ditolaknya.

Terpisah, Wakil Direktur bidang Pelayanan, Rodrigo Liemon juga menolak berkomentar terkait hal ini. Dia lalu menyarankan Siwalima untuk langsung mewawancarai Pawa saja.

Pawa selama ini terkenal tertutup dan irit bicara ke media. Sebelumnya Pawa pernah didepak dari jabatannya sebagai Dirut RSUD oleh Murad Ismail, awal memimpin daerah ini. Herannya, Pawa pula yang kembali diangkat Murad untuk memimpin RSUD.

Terbengkalai

Sudah sebulan lebih setelah dikontrakan, proyek pembangunan RSUD dr Haulussy tak juga dikerjakan.

Praktis tak ada pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT Dwipabhirawa Persada, padahal sebagian bangunan lama Nusalaut, yaitu bangsal wanita, telah dibongkar dan dibiarkan porak-poranda tak terurus.

Pantauan Siwalima Selasa (24/8) di lokasi proyek, pembangunan yang terletak di tengah bangunan RS dr Haulussy itu sepi. Tak seorangpun pekerja bangunan yang terlihat di lokasi yang sudah dipagari itu.““Anehnya lagi tidak terdapat papan proyek pada lokasi pembangunan tersebut.

Sejumlah pegawai rumah sakit yang ditemui disekitar lokasi pembangunan mengaku sebelumnya ada pekerjaan proyek namun belakangan tidak lagi berjalan.

“Kemarin ada kerja, tapi sudah beberapa hari ini seng ada aktivitas, seng tahu kenapa,” ungkap salah satu pegawai RS yang dikonfirmasi Siwalima.

Sementara itu pengawas proyek Linely Pattinama yang dikonfirmasi Siwalima enggan bicara banyak. Dia malah meminta Siwalima untuk mengkonfirmasi langsung ke pihak RSUD.

“Beta tim teknis lapangan. Baiknya konfirmasi dengan Pihak RSUD yakni direktur selaku kuasa pengguna anggaran,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan ruang baru di Rumah Sakit dr M Haulussy, yang dianggarkan dalam paket Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dihentikan pengerjaannya.

Sejak proses lelang hingga pengumuman pemenang, sudah terlihat janggal, lantaran dari 12 perusahaan yang menyatakan berminat untuk mengikuti lelang proyek jumbo itu, hanya PT Dwipa Bhirawapersada saja yang mema­-sukan penawaran. Dengan kata lain, kuat dugaan ada kongkali­kong dalam lelang dimaksud.

Adapun 12 perusahaan itu adalah, PT Dwipa Bhirawapersada, PT Kevin’s Pratama Jaya, CV Bangun Negeri, CV Rajawali Putri Ulu dan CV Karya Mulya Indah.

Selain itu ada pula nama PT Manusela Permai Sejahtera, CV Empat Bersaudaara, PT Anugerah Pembangunan Jaya, PT Hen Jaya, CV Rantepao Mitra Perkasa, Leonel Bina Mandiri dan PT Mitsindo Visual Pratama.

Singkat ceritera, perusahaan yang beralamat di  Jalan Condet Raya RT 005/003 Blok R-3 No 2 Blok R-3 No 2, Kramat Jati, Jakarta Selatan itu dimenangkan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 45.116.258.516,45.

Sesuai perencanaan, dalam proyek itu akan dibangun satu ruang bedah dan ruang ICCU lengkap, beserta beberapa ruang lain yang diperuntukan untuk penanganan pasien. (S-50/S-19)