AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku mendorong adanya intervensi program dari pemerintah daerah, guna menekan angka kemiskinan.

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun mengungkapkan, hingga tahun 2024 ini, kemiskinan di Provinsi Maluku menjadi masalah serius.

“Salah satu masalah serius yang terus-menerus diwariskan kepada kita adalah, problem kemiskinan yang masih saja menghantui kita,” ungkap Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (29/10).

angka kemiskinan di Maluku tahun 2022 KATA Watubun, memang mengalami penurunan menjadi 15,97 persen, namun kembali naik di tahun 2023 menjadi 16,42 persen.

Sedangkan untuk tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Maluku mengalami penurunan tetapi tidak melebihi tahun 2022 lalu.

“Sesuai data BPS di tahun 2024 ini memang turun menjadi 16.05 persen dan tidak melebihi presentasi tahun 2022 lalu yakni 15.97 persen,” jelasnya.

Menurutnya, presentasi berdasarkan wilayah kota dan wilayah desa, ternyata jumlah penduduk miskin wilayah pedesaan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk miskin di wilayah perkotaan.

“Jumlah penduduk miskin di wilayah kota sebesar 5,14 persen, namun penduduk di desa masih tinggi yaitu 24,43 persen,” urainya.

Data kemiskinan di pedesaan tersebut lanjut Watubun, harus dijadikan perhatian serius pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, dengan mengarahkan kebijakan yang menyentuh langsung persoalan.

“Kita berharap ke depan ada intervensi program ke wilayah pedesaan agar dapat menekan angka kemiskinan di Maluku,” jelasnya.

Untuk itu, Watubun mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama bergotong-royong memperbaiki setiap kekurangan untuk kebaikan bersama ke depan. (S-20)