AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku akan mengagendakan pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah terkait penangganan Covid-19.

Menurut anggora DPRD Maluku, Edwin Huwae, pemanggilan ini bertolak adanya keluhan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh berkaitan dengan minimnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Ambon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku dalam hal penanganan Covid-19.

“Dinas kesehatan juga sudah sampaikan keluhan soal minimnya koordinasi antara  Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku,” jelas anggota DPRD Maluku, Edwin Huwae.

Kata Huwae, dengan rendahnya koodinasi antara organ pemerintah daerah akan sangat berdampak terhadap pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku saat ini.

Karenanya itu, Komisi IV juga telah merencanakan untuk mengundang Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah demi mendengar persoalan yang terjadi.

Baca Juga: Masyarakat Wailulu Komitmen Dukung Proses Pemilihan KPN

Sambung Huwae, penanganan pandemi Covid-19 di Kota Ambon tidak dapat dilakukan secara parsial khusus pada Kota Ambon saja, melainkan dilakukan secara konprehensif dengan melibatkan daerah daerah disekitar Kota Ambon, dalam hal ini Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat

“Kalau mau tanggani Covid-19 harus melihat Kota Ambon dalam kacamata yang komprehensif dengan melihat juga Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat,” terangnya.

Menurutnya, jika penanganan Covid-19 dilakukan secara parsial, maka pengobatan dan pencegahan tidak akan tetap sasaran, sebab banyak orang dari Kecamatan Leihitu, Salahutu dan Leihitu Barat yang melakukan aktifitas di Kota Ambon, serta sebaliknya banyak orang  dari Kota Ambon                   yang beraktifitas tiga kecamatan itu.

“Itu berarti interaksi sosial diantara wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah terjadi, jadi kalau kemudian Kota Ambon hanya mau menangangi yang berkaitan dengan Kota Ambon dan mengabaikan Maluku Tengah itu tidak akan tepat,” cetusnya.(Cr-2)