AMBON, Siwalimanews – Untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) pada sektor Peri­kanan, maka Dinas Kelautan dan Pe­rikanan (DKP) Maluku diminta, maksimal mengelola potensi perikanan.

Hal ini penting, karena sektor pe­rikanan, merupakan salah satu sektor andalan yang dapat memberi­kan pemasukan bagi daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Maluku, Lucky Watti­mu­ry kepada wartawan, Rabu (2/9) me­na­nggapi hasil pertemuan antara Ba­dan Anggaran DPRD Maluku dan Tim Ang­garan Pemprov Maluku, Rabu (2/9).

Dalam pertemuan dimaksud, kata Wattimury, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Zulkifli Anwar menjelas­kan, jika PAD Maluku tahun 2019 mencapai 99 persen, sedangkan realisasi APBD 97,38 persen.

Berdasarkan penjelasan ini, Watti­mury kemudian meminta, agar po­tensi perikanan yang ada di Maluku harus dikelola dengan baik, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kepenti­ngan masyarakat dan pembangunan.

“Selaku pimpinan dewan, tentu­nya kami sangat berharap kedepan­nya PAD dapat dicapai dari bidang perikanan untuk meningkatkan PAD Maluku,” ujar Lucky.

Menurutnya, saat ini potensi perikanan diwilayah perairan Malu­ku belum dikelola dengan baik, ter­masuk dengan pengawasan yang harusnya dilakukan secara ketat pada perairan Maluku.

Fakta yang terjadi, ungkap Watti­mury, dimana ada beberapa temuan dari DPRD Maluku secara khusus pada daerah seputaran Desa Sera, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terlihat kapal-kapal nelayan liar yang tidak memiliki izin justru beroperasi dengan bebas.

“Ada beberapa temuan DPRD di daerah sekitar Desa Sera, KTT dimana ada kapal-kapal nelayan liar tidak memiliki izin tapi beroperasi disana,” tuturnya.

Lanjut Lucky, akibat dari lemah­nya pengawasan ini, potensi perika­nan yang mestinya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebaliknya, harus mengalami kerugian karena tidak ada pemasu­kan bagi daerah.

Selain itu, Wattimury juga mende­sak Dinas Pendapatan Daerah agar membuat rencana pendapatan yang lebih realistis, artinya program dan kegiatan untuk mendatangkan PAD harus dikerjakan secara baik.

“Kami juga desak Dinas Pendapa­tan untuk coba buat rencana pen­dapatan lebih realistis. Dalam pe­nger­tian jika ingin mencapai 10 maka prgram kegiatan harus 10 bukan 5,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, politisi PDIP Maluku ini juga memberikan apresiasi terhadap jawaban dari tim anggaran pemerintah daerah terha­dap daftar inventaris masalah (DIM)  yang ditanyakan oleh anggota ba­dan anggaran DPRD, sebab dari ja­waban yang ada sudah memper­jelas implementasi dilapangan. (Cr-2)