Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) akan melakukan pendampingan pengelolaan kawasan konservasi di perairan Kepulauan Teon Nila Serua dan perairan sekitarnya.

Hal tersebut bertujuan untuk penguatan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Provinsi Maluku. Rencana kolaborasi antara DKP Maluku dan YKAN ini disepakati melalui pertemuan inisiasi yang dilaksanakan di Ambon, Selasa (3/9).

Sebagai bagian dari segi tiga terumbu karang dunia, Bentang Laut Banda yang mencakup perairan Teon Nila Serua, merupakan area prioritas kedua setelah Bentang Laut Kepala Burung untuk pengembangan kawasan konservasi di Indonesia. Kawasan perairan ini menjadi salah satu kontributor produksi perikanan Indonesia, karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Laut Banda juga merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714.

“Kawasan ini secara rata-rata berkontribusi sekitar 10% terhadap total produksi perikanan Indonesia dengan komoditas utama berupa perikanan pelagis seperti tongkol, layang, tuna, selar, dan cakalang. Berdasarkan data produksi perikanan 2019-2022, sejumlah daerah dengan produksi perikanan yang cukup signifikan di provinsi ini adalah Kabupaten Maluku Tengah (39%) dan Kabupaten Maluku Tenggara (29%),” jelas Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dalam press release yang diterima Siwalima, Kamis (4/9).

Kendati demikian, perubahan iklim membawa dampak pada peningkatan suhu bumi. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pada 2023 suhu bumi mencapai kondisi terhangat sejak tahun 1850, dengan kenaikan 1,18! dari ambang batas 1,5! seperti yang direkomendasikan oleh Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) dan Perjanjian Paris 2015. Hal ini berdampak pada kesehatan terumbu karang yang menjadi salah satu penyangga ekosistem perairan dengan produktivitas tinggi.

Kata Erawan, dengan tujuan untuk memperkuat dan melindungi keanekaragaman hayati di Perairan Kepulauan Teon Nila Serua dari dampak perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Maluku secara aktif memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi (KK). Hal ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sektor kelautan-perikanan dan RPJMD Maluku 2025-2029.

“Hingga akhir 2023, Provinsi Maluku mengalokasikan 30 KK di mana 6 kawasan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya di bawah kewenangan provinsi. Seluruh KK di Provinsi Maluku ini memiliki cakupan area sekitar 4,7 juta hektare yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku. Kawasan-kawasan ini tersebar terutama di Kabupaten Maluku Barat Daya (35%) dan Kabupaten Maluku Tengah (22%),” lanjut Erawan.

Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta penguatan terhadap keanekaragaman hayati laut di Provinsi Maluku, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, baik dari pemerintah, dinas, lembaga-lembaga, serta masyarakat.

“Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini, dikarenakan dapat membawa dampak yang positif bagi kesehatan kawasan perairan di Laut Banda, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, terutama masyarakat di Teon Nila Serua,” ujar Ketua BPW IKB TNS Provinsi Maluku, Nus Ukru.

Pelibatan masyarakat, kata dia, menjadi salah satu strategi yang dilakukan dalam pendampingan pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Teon Nila Serua. Pelibatan dilakukan antara lain melalui pengembangkan model pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi perairan, fasilitasi hak pemanfaatan wilayah perikanan untuk perikanan skala kecil di kawasan konservasi perairan dan fasilitasi pengembangan unit pengelolaan kawasan konservasi perairan. Aspek lain yang jadi perhatian dalam konservasi laut berbasis masyarakat ini yaitu terkait hak asasi manusia, gender, lingkungan, serta jaminan sosial, dan peningkatan akses masyarakat lokal terhadap modal, pasar, maupun kapasitas teknis untuk penghidupan berkelanjutan.

“Melalui program ini, pengelolaan perikanan secara lestari akan ditingkatkan dengan pelibatan masyarakat, mulai dari pengumpulan data, perencanaan, hingga proses implementasinya,” kata Nus Ukru.

Selain itu, pengembangan kawasan konservasi laut juga dapat melindungi pengelolaan perikanan dan menjamin perlindungan kawasan-kawasan penting bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam pengembangan ekonomi biru, dengan mengedepankan peran masyarakat lokal, kaum perempuan, dan generasi muda.

“Sebagai salah satu mitra pemerintah, YKAN melalui Program Kelautan akan mendampingi penguatan pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi di perairan wilayah Teon Nila Serua. Artinya, kami tidak hanya menargetkan aspek keberlangsungan lingkungan, melainkan juga aspek kehidupan dan masyarakat pesisir di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan,” pungkas Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman. (S-17)