AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat dr Naza­ruddin dari kursi empuknya sebagai Direktur RS Haulussy Ambon.

Pemecatan Nazaruddin ter­sebut disinyalir sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Maluku un­tuk menja­wab tuntutan para te­naga kesehatan yang melakukan aksi demonstrasi pada, Jumat (22/12) lalu.

Nazaruddin dinilai tidak mampu mengelola rumah sakit berplat merah itu, Kegagalan itu ditunjukkan selama 4 tahun belum membayar hak-hak ratusan tenaga kese­hatan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekda Maluku, Sadli le kepada Siwalima saat diwawancarai usai kegiatan pengukuhan kepenguru­san Paguyuban Sulawesi Tenggara di Gedung Islamik Center, Kamis (28/12)

“Ia benar, untuk Direktur RS Hau­lussy Ambon, Nazaruddin telah di­berhentikan dari jabatannya sebagai direktur,” Jawab Sekda singkat

Ratusan Nakes Demo

Sudah empat tahun tenaga kese­hatan di RSUD dr Haulussy, belum mendapat hak-hak mereka.

Para tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit milik daerah itu mulai dari dokter hingga pegawai administrasi, tak kunjung menerima haknya.

Alhasil ratusan nakes melakukan aksi demonstrasi di halaman RS Haulussy, Kudamati, Senin (18/12). Mereka menuntut jasa pelayanan nakes sejak 2020-2023 senilai Rp26 miliar tak kunjung dibayar pihak rumah sakit.

Nilai tersebut merupakan kewaji­ban yang harus dibayarkan rumah sakit kepada 600 pegawai RS Hau­lussy yang terdiri dari jasa layanan BPJS, medical check up dan dana Covid-19.

Akibat sudah empat tahun hak-hak belum dibayarkan, ratusan nakes ini kemudian melakukan aksi mogok kerja sehingga resmi ruang pelayanan intalasi gawat darurat pada RS Haulussy ditutup.

Mereka mengancam tidak akan memberikan pelayanan sampai hak-hak mereka dibayarkan, bahkan menutup ruang diskusi dengan Direktur, Nazaruddin karena tidak bisa dipercaya.

Saat demo para orator mengaku belum menerima jasa pelayanan MCU tahun 2021 yang diatur dalam Perda.

“Jasa pelayanan yang diatur Perda sudah dibayar. Tapi MCU yang masuk jasa Perda belum diba­yar karena terdapat ketidaksesuaian data antara bagian keuangan de­ngan dokter, perawat dan paramedis,” ung­kap dokter Winnie Leiwaka­bessy.

Menurut dokter spesialis katologi anatomi ini, ada ketidaksesuaian data yang direkap pihak manajemen rumah sakit dengan data lapangan yang dirangkum tiap kali pelayanan kesehatan.

Para nakes juga mempertanyakan honor tim JKN RSUD pada 2022-2023. Uang jaga dokter umum dan insentif dokter non-ASN yang baru terbayar sampai September 2023.

“Data di keuangan jumlah terlalu sedikit dengan data riil yang ada di lapangan. Keuangan kita adalah badan layanan umum daerah. Jadi semua uang masuk itu ke rekening kita dan dikelola oleh rumah sakit sendiri jadi tidak ada lagi provinsi,” tambahnya.

Sesuai jadwal pembayaran, lanjut dia, jasa pelayanannya yang harus mereka terima adalah pada 15 November lalu. Namun dia mengaku hingga saat ini mereka belum satu­pun yang menerima layanan ter­sebut.

Kata dia, dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku 1 September 2023, telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Dirinya mewakili para pendemo menyatakan jika tak dibayarkan, maka tak ada pelayanan di RS Haulussy Ambon.

“Ini tuntutan kita, yang jika tak ada jawaban maka kita akan mogok kerja dan tutup semua pelayanan,” tegas­nya

Ungkap Borok

Kesal lantaran hak-hak tenaga kesehatan tidak kunjung dibayar­kan, borok Direktur RS Haulussy Nasaruddin dibongkar.

Borok Nasaruddin selama memim­pin rumah sakit milik pemerintah daerah itu dibongkar mantan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RS Haulussy dr Elna Anakotta saat aksi demontrasi tersebut.

Anakotta mengaku kesal lantaran diturunkan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Bidang Pelayanan karena dianggap tidak sejalan de­ngan kepentingan direktur, Nasa­rud­din.

Diungkapkan, sejak dilantik seba­gaimana direktur pada April 2022 oleh Gubernur Maluku, Nasaruddin selalu menuntut banyak, mulai dari mobil dinas yang mewah sampai dengan perjalanan dinas setiap minggu.

“Dia meminta segala macam, dia berangkat itu setiap saat dan setiap Minggu pakai uang rumah sakit bahkan sering meminta cek ko­song,” ungkap Anakotta.

Tak hanya itu, saat melakukan kunjungan ke RSUP Leimena dan melihat fasilitas direktur disana yang lengkap, Nasaruddin pun meminta agar dirinya diberikan fasilitas seperti komputer dan ipad.

Namun setelah dibeli dan diserah terimakan, faktanya barang-barang yang dibeli dengan uang RS Hau­lussy itu tidak ada di ruangnya.

“Saat itu saya adalah PPTK yang menjaga keuangan karena saya ingin uang itu digunakan untuk pelayanan, tapi dia minta supaya dibeli satu perangkat lengkap, sebab dia bilang harus punya iPad karena setiap ketemu dengan gubernur saya harus memberikan laporan ten­tang RS. Maka datanglah Wadir Keuangan ke saya dan menyam­paikan permintaan dia. Setelah dibeli dan diserahkan kemana alat itu semua 32 juta,” bebernya.

Menurutnya, selama ini opera­sional di RS Haulussy berjalan de­ngan baik, tetapi setelah dipegang oleh Nasaruddin justru muncul per­soalan dan dimasa kepemimpi­nan­nya tenaga kesehatan tidak men­dapatkan kesejahteraan.

Selain itu, Nasaruddin juga sering bertemu dengan pihak ketiga dan meminta persenan dari setiap kerja sama.

“Dia itu selalu ketemu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga juga sampai mengeluh banyak. Kami juga mendengar informasi dari orang dalam kalau dia selalu minta persenan dari pihak ketiga itu,” ucap dokter spesialis mata tersebut.

Anakotta pun mempertanyakan uang Covid-19 sekian miliar yang masuk ke rekening rumah sakit, sedangkan jasa-jasa tenaga keseha­tan tidak dibayarkan sampai dengan saat ini.

Anakotta pun meminta agar gubernur dan sekda dapat memban­tu menyelesaikan hak-hak tenaga kesehatan di RS, sebab sudah em­pat tahun tidak diperhatikan.

Tuntutan Tertulis

Setelah satu jam ratusan nakes demo sejak pukul 08.00 hingga 09.00 WIT, barulah Direktur RS Haulussy Nazaruddin mendatangi pendemo.

Nazaruddin malah meminta para nakes membuat tuntutan tertulis kepada RS untuk mencairkan uang agar tidak terkena ancaman pidana hukum.

“Karena ada tuntutan dari kalian, begitu ditanya dari kepolisian soal pengaduan mana absennya. Bikin absennya, karena kalau tidak ada bukti kami mau keluarkan uang saja sudah ada laporan,” jawab direktur menanggapi pertanyaan kapan hak nakes dibayar.

Nazaruddin dinilai memberikan jawaban yang tidak nyambung dan meminta para neks menunggu satu atau dua hari sambil diusahakan pencairan uang.

“Kemudian kalau mau bersabar, pagunya sudah keluar anggaran untuk tahun depan. Tinggal dua mi­nggu kita cairkan. Kalau mau ber­sabar,” jelasnya lagi sambil disora­kin sejumlah Nakes yang sudah kepalang kesal dengan janji direktur.

Obat Kosong

Obat-obat yang kosong di RS Haulussy yaitu, Epinefrin inj, Tab KSR, tab Bicnat, tab gabapentin 100 mg, tab sifrol 0,375 mg, tab busco­pan, tab clopidogrel, tab dulcolac, Novorapid flexpen, norepinefrin inj, combivent, heparin, carbamazepine, THP, clobazam, petidin, midazolam.

“Jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara obat-obat ba­nyak yang kosong, dan hutang RS tetap banyak, jadi uang kami kemana ? Apakah benar uang jasa pelayanan kami masih ada di rekening RS? Kalau jasa pelayanan kami masih ada, tolong buktikan dengan menunju­kan rekening koran bank yang menyimpan uang jasa pelayanan kami,” teriak mereka.(S-26)