AMBON, Siwalimanews –  Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury me­nyo­roti minimnya tata kelola kesehatan yang dilakukan oleh Peme­rintah Provinsi.

Pasalnya, persoalan kese­hatan di Maluku belum se­lesai ditangani, sebab masya­rakat masih mengeluhkan tata kelola kesehatan yang tak kunjungan disele­sai­kan.

Tata kelola keseha­tan tentang bagaimana kebijakan kesehatan dijalankan, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana layanan kese­hatan diberikan kepada mas­yarakat. Semua ini dilakukan dengan pendekatan transpa­ran dan akuntabel.

Wattimury mengatakan, ke­berpihakan Presiden Pra­bowo terhadap kondisi mas­yarakat saat ini, harus di­manfaatkan oleh pemerintah daerah untuk berjuang melakukan perbaikan terhadap dunia kesehatan di Maluku.

“Kita harus memanfaatkan pe­luang yang disediakan pemerinta­han pusat. Artinya pemerintah dae­rah harus responsif terhadap masa­lah masyarakat dengan melakukan pemetaan masalah kesehatan itu,” ujar Wattimury kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (22/11).

Tanpa adanya pemetaan masalah kesehatan yang komprehensif di Maluku, lanjut dia, maka upaya untuk memperbaiki persoalan kesehatan tidak akan tercapai.

Menurutnya, APBD Maluku yang terlalu kecil tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan, termasuk fasilitas maka pemerintah daerah membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

“Kita ini masih berharap pada APBN maka harus ada pemetaan masalah kesehatan sebab kalau tidak bikin pemetaan maka akan percuma,” tegasnya.

Politisi PDIP Maluku ini menegaskan sudah saatnya pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap persoalan kesehatan di Maluku, agar ditangani secara baik sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik. (S-20)