Ambon, Siwalimanews – Komisi I DPRD Maluku menduga kecurangan pilkada berpotensi terjadi di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di wilayah Maluku.
Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanella mengungkapkan kondisi Maluku dengan wilayah pulau-pulau tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada serentak 27 November mendatang.
“Maluku sangat rawan karena wilayah ini terdiri dari daerah yang sulit dijangkau karena berada di wilayah perbatasan seperti di MBD yang berbatasan dengan negara lain,” ucap Sarimanella kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11)
Titik-titik terluar tersebut, lanjut Sarimanella, selama ini jauh dari perhatian dan pengawasan langsung penyelenggaraan baik KPU maupun Bawaslu, akibatnya ada kecurangan yang terjadi.
Pulau terluar itu kata Sarimanella, sangat rawan untuk terjadi kesalahan atau kecurangan sebab pada saat pemilu lalu juga ada yang terjadi dan masyarakat mengeluhkan hal itu.
“Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain di wilayah terluar itu untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan ini berpotensi juga terjadi di pilkada,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Maluku tentu menginginkan pilkada dapat berjalan dengan baik, jujur dan aman tanpa ada kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mendegradasi suara masyarakat.
Karenanya, Sarimanella meminta Bawaslu untuk mengawasi tahapan pilkada di wilayah terluar artinya bukan saja di pusat-pusat pemerintahan saja.
Bahkan, aparat kepolisian juga dapat membantu Bawaslu untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi di wilayah terluar, sehingga kedaulatan rakyat tetap diutamakan dalam pilkada serentak nanti. (S-20)