AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi IV meminta, Plt Direktur RSUD Haulussy, Adonia Rerung menyelesai­kan hutang obat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin men­jelaskan, pergantian Direk­tur RSUD Haulussy bukan hanya sekedar mengganti yang lama tetapi semua pola dan manajemen harus men­jadi perhatian.

“Pasca menjadi Plt Direk­tur RSUD yang baru, maka Direktur harus menyiapkan langkah perbaikan secara massif, cepat dan terarah,” ujar Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (2/2)

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, lanjut dia, maka semua persoalan yang selama ini terjadi di RSUD Haulussy harus di­per­baiki.

Salah satu persoalan yang wajib diselesaikan yakni hutang obat miliaran rupiah kepada pihak ketiga yang belum dituntaskan Direktur RSUD yang lama.

“Hutang obat RSUD Haulussy itu harus diselesaikan agar pihak ketiga kembali mensuplai kebutuhan obat-obatan guna menunjang pelaya­nan,” tegasnya.

Diakuinya, penyelesaian hutang obat tidak semua membalik telapak tangan tetapi harus ada upaya perbaikan.

Rovik menegaskan, sepanjang hutang obat tidak diselesaikan, maka pihak ketiga juga berkeberatan untuk mensuplai obat ke rumah sakit.

“Kita berharap persoalan hutang obat ini segera diselesaikan dan kebutuhan obat kembali normal,” tambahnya.

Penyebab Hutang Obat

Kedok persoalan meningkatnya hutang obat di RSUD Haulussy selama dipimpin direktur lama, Nazaruddin pun mulai terbongkar.

Aluh-alih datang untuk menye­lesaikan sejumlah persoalan di RSUD Haulussy, kehadiran Naza­ruddin justru menambah beban bagi RSUD Haulussy.

Pasalnya, sejak dipercaya me­mimpin RSUD Haulussy, Nazaruddin sering membuat kebijakan yang merugikan keuangan rumah sakit. Kerugian RSUD Haulussy salah satunya terletak dari belanja obat yang mengisahkan hutang miliar rupiah bagi rumah sakit berplat merah tersebut.

Usut punya usut, ternyata ke­naikan harga obat di RSUD Hau­lussy lantaran kebijakan Direktur RSUD Haulussy, Nazaruddin yang tidak menggunakan e-katalog untuk pemesan obat.

Hal ini diungkap Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Haulussy dr Elna Anakotta kepada wartawan usai aksi demonstrasi dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Hau­lussy, Senin (18/12/2023) lalu.

Anakotta mengungkapkan, sela­ma ini manajemen RSUD dalam membeli obat biasanya menggu­na­kan sistem e-katalog, dimana harga obat yang ditetapkan rendah se­hingga tidak memberatkan rumah sakit.

Namun setelah dipimpin Naza­ruddin, seluruh pembelian obat tidak lagi menggunakan e-katalog dan akhirnya berdampak pada naiknya harga yang harus dibayar RSUD.

“Kenapa harga obat naik, karena kita tidak ambilobat dari pihak ketiga yang menyebabkan obat itu naik harga,” beber Anakotta.

Menurutnya, sebagai rumah sakit pemerintah yang melayani BPJS, mestinya seluruh obat diambil dengan e-katalog sesuai arahan pemerintah yang harganya dibawah jika dibandingkan dengan pihak ketiga.

Anakotta menegaskan, Nazaru­ddin tidak punya hati untuk ma­syarakat Maluku dan RSUD, sebab jika punya maka ia tidak melakukan semuanya yang merugikan RSUD, apalagi kondisi keuangan rumah sakit saat ini defisit.

“Kita lagi devisit, mestinya dia punya keprihatinan dengan pegawai RSUD, bukan mengambil kebijakan yang merugikan RSUD,” cetus Anakotta. (S-20)