AMBON, Siwalimanews – Ketua  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maluku Murad Ismail, saat ini sedang diperiksa Dewan Kehormatan PDIP, di  Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat.

Dia diperiksa lantaran berbagai masalah yang muncul di era kepemipinannya, serta konsolidasi organisasi internal partai di Maluku, menjelang pilkada dan pemilu legislatif.

Sesuai undangan Nomor: 5014/IN/DPP/IV/2023 tertanggal 26 April 2023, Murad diharuskan hadir hari ini (28/4), pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Surat undangan yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun, yang copiannya juga diperoleh Siwalimanews, Murad selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku diwajibkan tanpa diwakili.

Adapan agenda dalam surat undangan itu tertera untuk konsolidasi organisasi internal Partai di Maluku dan Murad Wajib hadir dengan memakai seragam partai.

Baca Juga: Walikota Akui, TPP Pemkot Terkandala Penyesuaian Sistem

Surat undangan tersebut juga ditembuskan kepada, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP, serta DPD PDIP Provinsi Maluku.

Saat berita ini diturunkan, Murad masih menjalani pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Partai, yang dipimpin langsung Komaruddin Watubun.

Selain Watubun, hadir pula dalam pemeriksaan tersebut beberapa petinggi partai seperti, Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan.

Dijadwalkan, usai memeriksa Murad, DPP juga akan memanggil seluruh ketua dan sekretaris DPC PDIP se-Maluku untuk menyampaikan hasil keputusan, terkait status terkini Murad.

Sehari sebelumnya seluruh ketua dan sekretaris DPC PDIP se-Maluku sedang berada di Jakarta untuk membahas kisruh yang terjadi di kandang banteng Maluku.

Dewan pimpinan cabang PDIP seluruh Maluku, telah bersepakat meminta DPP segera memberhentikan Murad denganbtidak hormat, dari Ketua PDIP Maluku.

Alasannya sederhana, Murad dianggap tidak bisa mengkonsolidasikan mesin partai jelang perhelatan politik setingkat pileg maupun pilpres.

Sumber Siwalimanews menyebutkan, seluruh pimpinan cabang PDIP sudah berada di Jakarta, sejak Rabu (26/4). Namun bebebrapa juga baru masuk hari ini (27/4).

Menurut sumber yang minta namanya tak ditulis, seluruh pimpinan PDIP kabupaten dan kota yang sudah berada di Jakarta, telah membuat pernyataan resmi menolak Murad dan meminta DPP segera memberhentikannya dari jabatan ketua partai.

“Surat sudah mereka teken secara kolektif dengan dibubuhi stempel cabang masing-masing dan sudah juga diantar ke DPP Kamis (27/4) siang,” yakin sumber itu.

Namun begitu beberapa pimpinan DPC yang dihubungi, enggan memberikan informasi terkait hal itu.(S-06)