AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengecam tidak adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan dampak bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanusa menga­takan, persoalan minimnya anggaran BPBD terjadi selama beberapa tahun belakangan dan terus diingatkan tetapi tidak ada perhatikan pemprov.

“Bayangkan saja hampir setiap tahun anggaran bagi BPBD tidak ada kalaupun ada itu cuma kecil sementara kondisi Maluku saat ini cukup tinggi potensi bencananya,” kesal Heha­nussa kepada wartawan di rumah rakyat  Karang Panjang, Senin (29/5)

Pemprov Maluku lanjut Hehanussa, mestinya menjadikan BPBD sebagai OPD prioritas untuk dialokasikan anggaran yang memadai agar ketika terjadi bencana BPBD dapat bergerak.

Fakta yang terjadi ketika bencana alam, justru BPBD Provinsi Maluku tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu bantuan dari BPBD pusat.

“BPBD ini harus menjadi prioritas dan perhatian gubernur dan sekda sebab persoalan bencana sangat miris, bencana terjadi dimana-mana tapi BPBD tidak bisa berbuat, kasihan ini BPBD,” katanya.

Lanjutnya, gubernur harus men­cari sumber keuangan agar bisa terpenuhi anggaran bagi BPBD da­lam menangani kerusakan infras­truktur akibat bencana bukan, sebaliknya mengharapkan anggaran pusat untuk penangangan bencana.

Selain itu, keberpihakan APBD dalam penanganan dampak bencana sangat penting sebab begitu banyak lokasi bencana yang hingga kini belum ditangani dengan alasan menunggu pemerintah pusat

“Selama ini hanya mengharapkan penanganannya dilakukan BPJN lalu pemerintah provinsi Maluku ada dimana, jadi kedepan harus ada alokasi anggaran agar BPBD dapat mengintervensi dampak bencana,” cetusnya. (S-20)