Ini memang pertanyaan yang selalu menjadi harapan masyarakat Maluku, berada diurutan ke IV termiskin di Indonesia adalah hal yang sangat tidak menyenangkan.

Setiap kali pergantian kepala daerah, isu menurunkan angka kemiskinan menjadi isu sentral yang diutamakan. Bahkan menjadi salah satu target penyelesaian dalam penyusunan visi-misi.

Namun sayangnya beberapa kali pergantian kepala daerah di Provinsi Maluku angka kemiskian tidak mampu ditekan. Provinsi Maluku masih tetap bertengger di urutan ke-4 daerah miskin dari 34 provinsi di Indonesia.

Bertolak dari laman BPS.go.id presentase kemiskinan Maluku hingga tahun 2023 sebesar 16.42 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 301.610 jiwa.

Lima provinsi termiskin yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku  dan Gorontalo diposisikan kelima.

Untuk diketahui presentase kemiskinan di Maluku, Maluku Tenggara Barat tahun 2020, sebesar 27,11, 2021 (27,27) dan tahun 2022 naik menjadi (23,88).

Selanjutnya, Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 (22,57), 2021 (22,73) dan tahun 2022 (21,19). Maluku Tengah tahum 2020 (19,83), 2021 (19,84) dan 2022 (17,46).

Berikutnya Kabupaten Buru Tahun 2020 (16,64), 2021 (17,28), Tahun 2022 (15,82). Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 tingkat kemiskinan 26,26 persen, 2021 (26,53) persen, 2022 (23,51) persen.

Seram Bagian Barat  tahun 2020 (25,11) persen, 2021 (23,25) persen, dan tahun 2022 (20,73).

Seram Bagian Timur tahun 2020 (23,04) persen, tahun 2021 (23,25) persen dan tahun 2022 (20,73) persen.

Maluku Barat Daya (29,15) persen, tahun 2020 (29,55), sedangkan tahun 2022 (27,64)

berikutnya Kabupaten Buru Selatan (15,75) persen, tahun 2021 (15,89) dan tahun 2022 (14,75) persen.

Kota Ambon tahun 2020 (4,51) persen, tahun 2021 (5,02) persen sedangkan tahun 2022 (4,68) persen. Kota Tual tahun 2020, 2021 (23,26) persen dan tahun 2022 (20,56) persen. Dan terakhir Provinsi Maluku tahun 2020 (17,44) persen, tahun 2021 (17,87) dan tahun 2022 (15,97) persen

Fakta Maluku yang masih bertengger diposisi keempat daerah termiskin direspon anggota DPRD Maluku yang meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno untuk focus menurunkan angka kemiskinan.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 telah memasang indikator dan output yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjawab penurunan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut diperparah dengan tata kelola birokrasi yang cukup buruk karena dalam lima tahun kepemimpinan ini terjadi pergantian kepala OPD cukup banyak.

Akibatnya, Kepala OPD belum sempat mengeksekusi program kerja secara konsisten dari RPJMD yang ditetapkan, justru sudah berganti sehingga mempengaruhi output dari perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Selain itu pinjaman SMI dengan nilai yang cukup besar juga tidak digunakan dengan baik.  Anggaran cukup besar jika digunakan dengan bijak untuk penurunan kemiskinan dan penurunan ekonomi maka pasti mencapai target.

Namun sayangnya, dana SMI tidak menggambarkan satu kondisi objektif dalam menerjemahkan program dan kegiatan untuk penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi padahal uang begitu banyak.

Kita berharap, kepala daerah kedepan memiliki strategi jitu dalam menurunkan kemiskinan dan tidak hanya sekedar wacana tetapi tak mampu melakukan tindakan apapun. Dan bukan janji-janji kampanye semata, tetapi gerakan yang mampu mengeluarkan masyarakat Maluku dari kemiskian dengan kebijakan yang berpihak atau yang pro rakyat.(*)