AMBON, Siwalimanews – Daerah penyumbang kemiskinan di Maluku seperti Kabupaten Ma­luku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar harus diprioritaskan dalam pengalokasian APBD tahun 2022.

“Kami meminta Gubernur Maluku agar dalam kebijakan APBD tahun 2022 perlu mengalokasikan prioritas anggaran didaerah-daerah yang memberikan kontribusi kemiskinan tertinggi,” pinta Anggota DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watu­bun, kepada wartawan, di Ambon, kemarin.

Permintaan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku ini menanggapi rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, dimana tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi.

Untuk itu, Pemda Maluku harus mengintegrasikan proses perenca­naan pembangunan antara provinsi dengan kabupaten/kota terlebih khusus pada beberapa kabupaten yang selama ini menyumbang angka kemiskinan, jika tidak dilakukan pembangunan yang terintegrasi, maka angka kemiskinan sulit untuk ditekan.

“Kebijakan anggaran harus me­mihak kepada program pember­dayaan yang merupakan instrumen untuk menurunkan angka kemiski­nan di Maluku,” tandas Watubun.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemda Maluku untuk melakukan langkah strategis guna mendorong percepatan investasi di daerah ini.

Apalagi sumber daya alam di Maluku cukup menjanjikan yang dapat digunakan untuk investasi agar PAD dapat ditingkatkan. (S-50)