AMBON, Siwalimanews – DPRD kembali mengkritik kebijakan Pemprov Maluku karena tidak peduli dengan infrastruktur pendukung di daerah penyangkan produksi pangan.

Padahal, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah telah ditetapkan sebagai daerah penyangga produksi pangan di Maluku.

Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa kepada Siwalima, Rabu (5/2) mengaku, Kabupaten Buru dan Malteng menjadi daerah produksi padi yang cukup besar dengan hasil yang diprediksi mampu menjaga ketersediaan beras di Maluku. “Sayangnya dua daerah ini masih minim dari sentuhan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan dan irigasi,” kesalnya.

Hal ini lanjutnya akan menyulitkan petani dalam menghasilkan produk yang diinginkan masyarakat di Maluku.

Pemerintah daerah, lanjutnya telah membangun irigasi, tapi fak­-tanya ada banyak yang telah rusak dan belum diperbaiki hingga saat ini.

Ia mencontohkan di daerah Jakarta Baru, Kabupaten Buru terdapat beberapa irigasi yang rusak. Akibatnya hasil produksi yang biasanya 6 ton per tahun, sekarang tidak lagi mampu menghasilkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu,sangat diharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat dengan memprioritaskan daerah penyangga pangan di Maluku khususnya pembangunan infrastruktur pendukung.

“Kami minta agar Pempus memperhatikan jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka penguatan swasembada pangan di Indonesia dan khususnya Maluku,” harapnya. (S-20)