AMBON, Siwalimanews – Siapa yang bakal diusung PDIP sebagai calon Gubernur Maluku, masih tetap misteri.

Ketua Umum Megawati Soekarno­putri yang adalah penentu utama dalam setiap keputusan strategis partai banteng, belum juga bersikap.

Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda dari DPP PDIP dalam memutuskan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sikap dilematis PDIP ini tentu bukan saja membingungkan masya­rakat, tetapi juga kader dan jajaran PDIP di tingkat DPD, hingga anak ranting.

Beberapa kader PDIP Maluku mengaku hingga saat ini belum mendapat sinyal apapun dari DPP, berkaitan dengan bakal calon Gu­bernur dan Wakil Gubernur Maluku yang akan diusung partai merah itu.

Dari Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar bahkan belum bisa memastikan kapan re­komendasi PDIP untuk Pilkada Maluku turun.

Mindo mengakui dalam waktu dekat ketua umum telah meng­agendakan mengumumkan bebe­rapa calon kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Sayangnya, kata Mindo untuk Maluku belum ada kepastian kapan diumumkan.

“Sekjen sudah sampaikan itu benar. Tapi untuk Maluku belum sebab hasil dari surat tugas itu belum datang. Surat tugas belum dijawab satu pun dari empat bakal pasangan calon itu. Kan harus ada hasilnya dan dijawab, jadi Maluku belum,” jelas Mindo saat dihubungi Siwalima melalui telepon selu­lernya, Minggu (28/7).

Terpisah, Ketua PDIP Maluku, Ben­hur George Watubun mengata­kan, pihaknya sampai saat ini juga masih menunggu keputusan dari DPP, terkait sosok yang direko­mendasikan PDIP.

Benhur menegaskan PDIP Maluku hanya bertugas untuk menjaring sebanyak-banyaknya bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan tahap tersebut telah selesai dilaku­kan, termasuk hasil survei telah dikantongi DPP.

Artinya, DPD tidak memiliki kewe­nangan untuk mengetahui lebih jauh siapa yang nanti direko­men­dasikan DPP sebab itu kewenangan ketua umum dan DPP.

“Kita sampai sekarang belum tahu siapa yang direkomendasikan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, karena prosesnya masih di DPP. Kita juga belum mendapatkan panggilan soal waktu penyerahan rekomen­dasi,” beber Benhur kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Sabtu (27/7).

Benhur mengakui, untuk memu­tuskan rekomendasi, DPP telah me­minta para bakal calon untuk mema­sukkan B1 KWK dari parpol lain guna memenuhi syarat tambahan satu kursi, namun sampai saat ini keempat bakal calon belum mema­sukan syarat yang dimintakan DPP.

Tidak dimasukkannya B1 KWK kata Benhur akan menjadi pertim­bangan bagi DPP bahwa bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat penugasan yang diberikan, sehi­ngga pasti ada kebijakan yang dilakukan DPP.

“Sinyal untuk semua calon itu adalah jika menjalankan semua pe­rintah partai, jadi jika tidak memenuhi B1 KWK maka DPP akan mengambil lqngkah-langkah strategis tapi yang pasti mereka semua masih punya peluang,” tegas Benhur.

Benhur juga membantah isu yang berseliweran di ruang publik terkait proses sosialisasi Said Latuconsina dan Bodewin Watimena di DPC PDI Perjuangan Kota Ambon beberapa hari lalu, sebagai sinyal keduanya akan mendapatkan rekomendasi PDIP.

Menurut Benhur sosialisasi ke DPD dan DPC merupakan salah satu perintah surat tugas sehingga tidak boleh ditafsirkan demikian.

“Itu salah satu butir ST yang diberikan DPP dan ada yg sudah duluan sejak awal lakukan sosialisasi dengan akar rambut PDIP,” pung­kasnya.

Ada Dilema

Sementara itu, akademisi Fisip Unpatti, Said Lestaluhu menilai belum adanya rekomendasi, menun­jukkan adanya dilema dalam tubuh PDIP.

Said menjelaskan kepemimpinan di PDIP semuanya masih sentralistik karena terpusat pada Megawati se­bagai ketua umum, artinya DPD Maluku hanya mengakomodir tetapi keputusan di Ketua Umum.

Menurutnya, situasi pasca pilpres telah membuat polarisasi kekuatan politik dilevel nasional dimana saling berhadapan koalisi dibawah ko­mando Prabowo-Jokowi dengan koalisi dibawah kepemimpinan Megawati.

“Kalau kita lihat selama ini ada hambatan soal rekomendasi partai lain yang dimintakan PDI Per­juangan, bisa diduga karena terjadi polarisasi dari partai lain ditingkat Pusat maka elit di DPP seakan-akan harus meminta restu dari koalisi besar, apakah akan memberikan ke PDIP atau ada pertimbangan lain. Ini yang membuat situasi dukungan ke PDIP hampir di semua wilayah bukan saja di Maluku,” ujar Said kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Minggu (28/7).

Kondisi ini lanjut Said menjadi dilematis sebab bagaimana pun harus memenuhi syarat 20 persen suara di DPRD Maluku, dimana PDIP masih membutuh satu kursi untuk mengusung calon.

Padahal hal itu gampang saja dengan memaksimalkan dukung partai seperti Perindo, Hanura dan PPP.

Di sisi lain kata Said, PDIP tentu menjadi kader sebagai skala prioritas tapi kalau kader juga tidak mampu menyediakan dukungan tiket dari partai lain, maka itu juga mera­gukan.DPP untuk mengambil keputusan.

Sebaliknya kalau ada non kader yang siap dengan memenuhi semua syarat penugasan dari DPP tentu akan jadi pertimbangan sehingga memang serba dilematis bagi PDIP.

Kendati begitu, Said optimis PDIP memiliki hitung-hitungan politik yang baik, karena selalu mengu­mumkan di detik-detik terakhir jelang pendaftaran.

Juga Alami Dilema

Terpisah, Akademisi Fisip UKIM Max Maswekan juga menilai PDIP agak mengalami dilematis dalam memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur.

Menurutnya, PDIP selama ini selalu memprioritaskan kader di setiap kontestasi politik, namun ada banyak hitung-hitungan dalam merekomendasikan kader tersebut.

“PDIP ini kan mau menang maka harus mengusung kader yang berpotensi menang. Jadi saya kira agak dilematis juga DPP dalam menentukan kader atau non kader,” jelas Maswekan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (28/7).

Apalagi kata Maswekan dari kader yang telah mendaftarkan diri justru bakal calon non kader seperti JAR memiliki keunggulan dari segi elektabilitas.

“PDIP itu punya insting politik yang kuat jadi nanti kita lihat biasanya H-1 baru diumumkan,” pungkasnya

4 Nama Menguat

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini PDIP sementara menggodok empat nama bakal calon Gubernur Maluku, untuk ditetapkan sebagai calon partai banteng itu.

Keempatnya jauh-jauh hari telah memdaftar di PDIP Maluku, dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta.

Empat nama tersebut adalah Febry Calvin Tetelepta, Jeffry Apoly Raha­warin, Barnabas Orno dan Said Latuconsina.

“DPP telah menyelesaikan seluruh tahapan penjaringan hingga survei dan saat ini proses penyermatan serta penilaian terhadap empatnya sedang dipertimbangkan DPP,” ungkap Watubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (18/7) lalu.

Sebelumnya lempat bakal calon Gubernur Maluku ini telah menerima surat tugas dari DPP.

“Kita rencanakan akhir bulan ini rekomendasi sudah turun, sementara untuk surat tugas, DPP memberikan kepada 4 calon Gubernur yang men­daftar,” tegasnya.

Dikatakan, seluruh tahapan pen­jaringan hingga survei telah selesai dilakukan dan saat ini proses pen­cermatan serta penilaian terhadap empat bakal calon Gubernur sedang dipertimbangkan DPP.

Ketua DPRD Maluku itu me­mastikan PDIP telah menyerahkan surat tugas kepada keempat bakal calon Gubernur Maluku yang berproses di PDIP sejak Juni lalu.

Menurutnya, semua bakal calon yang mendaftar di PDIP memiliki hak yang sama dan tidak dibeda-be­dakan. “Intinya keempat bakal calon yang berproses punya hak yang sama dan kalau memenuhi syarat maka pasti direkomendasikan DPP,” terangnya. (S-20)