“Masalah kemiskinan di Maluku masih.menjadi beban yang belum mampu diatasi dan ditekan secara maksimal oleh pemerintah“Pergantian pemimpin pun belum bisa menjadikan Provinsi Maluku keluar dari kemiskinan.“Buktinya data statistik bulan September 2020 yang dirilis Februari 2021 tercatat Provinsi Maluku masih tetap berada pada urutan ke 4 daerah termiskin di Indonesia.

Dalam data BPS itu diketahui Maluku hanya unggul dari Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Papua 26,8%? Papua Barat 21,7%, Nusa Tenggara Timur 21,21%, Maluku 17,99%, Gorontalo 15,59%, Aceh 15,43%, Bengkulu 15,30%, dan Nusa Tenggara Barat 14,23%.“selain itu, BPS Provinsi Maluku mencatat, jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2021 sebanyak 321,81 ribu jiwa (17,87 persen).

Dibandingkan dengan bulan September 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,6 ribu jiwa.“Sedangkan dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin.“Pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan.“Ini mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cende­rung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.“Karena Provinsi Maluku tetap masih berada pada urutan 4 termiskin di Indonesia mendorong ratusan mahasiswa Unpatti mengelar aksi unjuk rasa merefleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka namun Provinsi Maluku masih termiskin.Aksi yang gelar juga sebagai bentuk kritikan dari rakyat, terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat Maluku.

Maluku kaya akan sumber daya alam namun pemerintah daerah dinilai tidak mampu menekan lajunya angka kemiskinan.

Memang menekan angka kemiskinan di Maluku tidaklah mudah, butuh perhatian serius dari semua.stakeholder untuk bersama pemerintah daerah.“Selain itu,.tingginya jumlah penduduk miskin serta angka pengangguran di Maluku perlu diatasi lewat intervensi program dari pemerintah daerah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sehingga ada lapangan pekerjaan dan orang bisa keluar dari kemiskinan dan pengangguran. Mulai dari sektor Pertambangan yang perlu dimaksimalkan lagi“Data statistik resmi pemerintah triwulan I-IV Tahun 2020 menunjukkan nyaris tidak ada kontribusi dari sektor pertambangan untuk PDRB Maluku.

Pemda harus berupaya maksimal agar Maluku bisa mengelola.industri pertambanhan sendiri. Maluku juga kaya potensi sumber daya laut. Namun belum juga dikelola dengan maksimal. Maluku harus memiliki hak pengelolaan yang adil, sehingga kekayaan itu bisa dinikmati rakyat di daerah.“Hal yang harus dilakukan ke depan agar kontribusi ke masyarakat sekitar dan juga ke Pemda bisa meningkat dan nyata adalah dengan terobosan yang konkrit.

Pemerintah daerah juga harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sehingga ada lapangan pekerjaan dan orang bisa keluar dari kemiskinan dan pengangguran.“Kita berharap pemprov bersama pemda di 11 kabupaten di Maluku duduk bersama dan mencari solusi terbaik menekan angka kemiskinan. (*)