LARAT, Siwalimanews – Penjabat Bupati Tanimbar Alawiyah Fadlun Alaydrus, mengharapkan dari hasil debat kandidat perdana ini, harus ada evaluasi dari setiap calon bupati dan wakil bupati.

Pasalnya, dalam debat yang berlangsung di Gedung Temarlolan, Larat, Kecamatan Tanimbar itu, belum berdampak lebih khususnya pemberdayaan bagi masyarakat dan juga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan adanya debat ini, maka sudah tergambar dan terpetakan, bagaimana visi dan misi dari kelima calon untuk 5 tahun kedepan. Harapan saya, bahwa 5 tahun kedepan ada prioritas terkait dengan pemberdayaan masyarakat, begitu juga dengan pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terlaksana. Saya harapkan di debat berikutnya juga ada hal-hal yang dapat dievaluasi dari debat hari ini dan debat berikutnya akan lebih baik lagi dari debat yang pertama,” usul bupati Kepada Siwalimanews, usai pagelaran debat kandidat, Selasa (23/10).

Selain permintaan evaluasi hasil debat, bupati a juga menegaskan, terkait netralitas ASN. Pasalnya telah ada pakta integritas yang ditandatangani semua ASN, sehingga jika ketahuan dirinya akan menindaklanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku.

Program pemkab terkait dengan sosialisasi netralitas ASN akan dilakukan di semua kecamatan. Bahkan saat ini, sosialisasi sudah menyasar sampai di 4 kecamatan, sisanya nanti setelah ini, pihaknya juga aakan gelar pendidikan netralitas ASN atau kedudukan hukum ASN dalam pilkada.

“Nah saya harapkan ASN tidak berpolitik praktis dan netral untuk melaksanakan hak pilihnya pada saatnya dan pada tempatnya. ASN dipersilakan untuk mengikuti debat, ASN dipersilakan untuk menghadiri kampanye, untuk melihat bagaimana visi dan misi pemimpin baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati-wakil bupati karena menjadi hak ASN sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya, tetapi saya harap pada waktunya dan pada tempatnya,” tandas bupati.

Sementara terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, bupati berjanji jika kedapatan, maka dirinya akan bertindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini kami sudah berproses terkait dengan penegakan disiplin bagi ASN yang telah terindikasi melakukan politik praktis,” ungkap bupati.(S-26)