AMBON, Siwalimanews – BUpati Kabupaten Kepulauan Ta­nimbar  Petrus Fatlolon meng­gandeng  DPRD dan seluruh pimpi­nan OPDnya untuk menemui DPRD Maluku.

Kedatangan Fatolon dan seluruh OPD serta Wakil Rakyat Tanimbar ini untuk meminta jatah khusus Partcipating Interest 10 Persen Blok Masela, sebesar 5,6 persen.

Permintaan Pemda KKT ini dibahas dalam rapat koordinasi dengan DPRD Maluku dan Pemprov terkait dengan pengelolaan PI 10 persen blok Masela di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (15/3).

“Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan kabupaten yang terdekat dengan reservoar sumber migas yang dikelola inpeks,” ungkap Bupati dalam rapat itu.

Ia mengaku, kewenganan KKT hanya berada pada 4 mil dari bibir pantai dan kewenangn provinsi 12 mil utnuk itu, hal ini tidaklah dapat dipungkiri.

“Kami menyadari tentang kondisi ini,” ucapnya.

Namun, ,bila tidak ada pulau Se­laru dan tidak ada Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar berada di wilayah Provinsi Maluku, maka mungkin saja, blok Masela tidak  menjadi milik orang Maluku, sebab  Blok Masela tidak dekat dengan Provinsi Maluku tetapi dekat dengan provinsi lan

“Kami merasa terusik untuk itu, kami menuntut PI 10 persen, kenapa demikian, karena kami daerah pe­nghasil dan terdampak,” tuturnya.

Pasalnya, kata bupati, sesuai de­ngan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana bagi hasil sumber daya alam menyatakan, bahwa kabupaten penghasil gas alam akan memproleh bagi hasil sebesar 12 persen, provinsi 6 persen dan kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut sebesar 12 persen.

Ditambahkan, ada 5 langkah strategis yang dilakukan dalam kaitan PI 10 persen yakni, pertama, menjamin ketersediaan lahan seluas 1.472 hektar sebagaimana berdasarkan surat dari SKK migas yang ditujukan kepada Pemda KKT.

Kemudia kedua menjaga sta­-bi­litas keamanan yang kondusif, ketiga,  bersama Pemprov Maluku mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur, keempat menyiapkan SDM, dan kelima mendukung investasi.

Untuk diketahui rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Lucky Wattimury didam­pingi, tiga wakil ketua, masing-masing Melkias Sairdekut, Asis Sangkala, Effendy Laticonsina serta dihadiri oleh seluruh anggota.

Sementara Bupati KKT hadir bersama Plt Sekda, seluruh pimpinan OPD, Ketua DPRD KKT serta seluruh anggota DPRD KKT. Sampai dengan berita ini dipublikasikan, rapat koordinasi tersebut masih terus berlangsung. (S-51)