AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelola Perbatasan memenuhi undangan Universitas Pattimura Ambon sekaligus menjadi narsumber pada focus group discussion (FGD) rumusan peta jalan (roadmap) implementasi Inpres Nomor: 4 tahun 2022 dan Perpres Nomor: 118 tahun 2022 melalui zoom dari Hotel Century Park Senayan, Selasa (20/12).

FGD yang dibuka Rektor Unpatti Ambon MJ Sapteno dengan menghadirkan nasumber  antara lain tenaga ahli Deputi II Kantor Staf Presiden, Direktur Kelembagaan Kemenristek DIKTI, dan Deputi III BNPP, sementara para peserta terdiri dari BNPP, Kantor Staf Presiden, Dikti, Pemkab Kepulauan Aru, Pemkab MBD serta para dekan fakultas di Lingkup Unpatti Ambon.

Deputi III BNPP Letjen (Purn) Jefry Apoly Rahawarin dalam arahannya menjelaskan tentang arah kebijakan BNPP berdasarkan visi dan misi Presiden yakni, Kita Ingin Rakyat Indonesia Yang Berada Di Pinggiran, Di Kawasan Perbatasan, Di Pulau-Pulau Terdepan, Di Kawasan Terisolir Merasakan Hadirnya Negara, Merasakan Buah Pembangunan, Dan Merasa Bangga Menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Selain itu Deputi III juga menjelaskan, tentang tugas dan fungsi BNPP, dan kegiatan detail pembangunan dan capaian pembangunan tahun 2022 dan rencana pembangunan tahun 2023 di lokasi prioritas perbatasan Provinsi Maluku,” tulis humas BNPP dalam rilinya yang diterima redaksi Siwalimanews, Selasa (20/12)

Selain itu, juga dijelaskan terkait dengan FOPERTAS yang dikoordinasikan oleh BNPP, dimana tujuan pembentukan ini yakni, forum rektor perbatasan yang memiliki perhatian dan karya di kawasan perbatasan, serta rektor perguruan tinggi yang berada di kawasan perbatasan, terjalinnya skema komunikasi akademis serta sosial budaya berbagai aktor perbatasan serta tersusunya strategi pendampingan pengembangan Kawasan Perbatasan secara tematik oleh masing-masing Universitas dan tersusunnya strategi komunikasi serta kerjasama diplomasi sekunder antara aktor perbatasan negara Indonesia  dengan aktor perbatasan negara tetangga.

Sedangkan pada bidang kerja yakni, pengembangan potensi wilayah perbatasan, hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat perbatasan, pengembangan kerjasama terintegrasi multistakeholders dan pengembangan SDM serta penguatan kelembagaan.

“Untuk anggota FOPERTAS yakni, Universitas Gadjah Mada (Koordinator), Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Padang, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung dan Institut Tekonologi 10 November Surabaya,” urai pihak humas.

Sedangkan rencana penambahan anggota FOPERTAS diantaranya, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Sultan Khairun Ternate, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjung Pinang, Universitas Riau Pekanbaru, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Syahkuala Banda Aceh dan Universitas Nusa Cendana Kupang.

Kegiatan Fopertas berupa lima pilar masing-masing, UGM dengan KKN, UNDIP dengan sekolah perbatasan, UNDIP Sarjana Membangun Perbatasan, IPB Profesor membangun Perbatasan dan      ITB dengan Membangun Manajemen Sistem Informasi Perbatasan.

“Untuk kendala-kendala dalam meningkatan pembangunan di kawasan perbatasan aadalah, keterbatasan anggaran negara masih menjadi kendala pembangunan konektivitas dan/atau aksesibilitas dalam pengembangan wilayah dan kawasan perbatasan. Kemudian posisi geografis yang cukup jauh dari pusat perkembangan, dan aksesibilitas yang rendah, tanggung jawab pembangunan infrastruktur fisik bukan ansich pemerintah pusat saja, namun pemprov dan kabupaten/kota juga harus berperan,” rinci humas.

Sementara arahan dari KSP pada kesmepatan itu yakni, BNPP diminta agar melakukan upaya-upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga serta pelibatan unsur pemda dan  masyarakat untuk memastikan ketepatan sasaran.

Selain itu, perlunya integrasi program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga guna mewujudkan masyarakat yang berkepribadian maju dengan semangat gotong royong serta peran universitas sangat dibutuhkan dalam memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah memperkuat link and match dalam kontribusi sektor pasar untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan, selanjutnya program studi diluar kampus utama mendekatkan fasilitas Pendidikan yang tidak bisa dijangkau (fisik dan digital) khusus di Kabupaten MBD dan ARU,” ujar humas BNPP mengikuti arahan KSP

Pihak KASP juga mengharapkan peran kementerian dan lembaga dalam membantu menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem, antara lain, Kementerian PUPR diharapkan membangun sarana dan prasarana pendidikan, kemudian                Kementerian Kominfo diharapkan perluasan akses jaringan internet serta Kemendikbud diharapkan perluasan dan peningkatan kartu Indonesia pintar.

Rektor Universitas Pattimura MJ Sapteno pada kesmepatan itu juga minta agar Universitas Patimura diberi kepercayaan dalam mengelola PSDKU dan tidak diberikan kepada semua universitas, pasalnya dua wilayah yakni Kabupatan  Aru dan Maluku Barat Daya memiliki PSDKU, sehingga diharapakan segera dibangun universitas dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat.

Pihak Universitas Pattimura juga mengharapkan agar BNPP membantu mengarahkan kementerian dan lembaga dalam upaya penyelesaian kebijakan lahirnya universitas di wilayah perbatasan dan tertinggal, selain itu Universitas Pattimura juga telah menyiapakan SDM (S2 dan S3) di lingkungan universitas.

Kesimpulan dari kegiatan ini yakni, pembukaan Prodi perlu dikonsolidasikan bersama antar universitas dan pemda (jurusan sesuai kebutuhan daerah), kemudian pihak universitas harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dapat mengambil simpati pemerintah dalam mendukung peningkatan PSDKU menjadi Universitas.

Permintaan dukungan BNPP memfasilitasi dan mengkoordinasikan bersama kementerian dan lembaga mitra dalam percepatan penerbitan regulasi PSDKU menjadi universitas, roadmap sudah tersedia pihak universitas mengharapkan perhatian pemerintah terkait pembangunan sarana dan prasaran jika regulasi telah terbit.

“Diharapkan PSDKU menjadi universitas agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan,’ tutup humas.(S-06)