AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelola Perbatasan  dan  Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas PUAD di kawasan perbatasan negara.

Penandatanganan yang berlangsung di  Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat, Kamis (6/7) tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Letjen TNI (Purn) Jafry Apoly Rahawarin dan Ketua Umum DPP PP PAUD yang disaksikan oleh Sekjen Kemendagri selaku Pembina DPP PP PAUD Suhajar Diantoro.

Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews menjelaskan, penandatanganan PKS merupakan rangkaian kegiatan dari Rakernas PP-PAUD. Rakernas ini juga merupakan rangkaian kegiatan untuk membahas pengelolaan organisasi berbasis visi misi dan tujuan organisasi, dalam anggaran rumah tangga serta pelaksanaan program secara masif dan strategis.

“Rakernas PP-PAUD ini juga diharapkan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan tumbuh kembang dan potensi anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang berkualitas, termasuk di kawasan perbatasan negara yang diwujudkan melalui penandatanganan PKS sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati sebelumnya,” tulis pihak humas.

Sementara itu Sekjen Kemendagri selaku Pembina DPP PP PAUD Suhajar Diantoro pada kesmepatan itu saat membuka rakernas ini mengatakan, PAUD menjadi salah satu layanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan, sehingga wajib disediakan oleh pemda kepada anak usia 5-6 tahun sesuai dengan kualitas mutu yang diatur pada standar teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“PAUD menjadi alat pembangunan kualitas SDM kepada anak-anak sebagai generasi penerus, sehingga diatur kebijakan PAUD holistik integratif sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, baik ditingkat pusat, maupun daerah, utamanya di kawasan perbatasan,” ucap sekjen.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Letjen TNI (purn) Jafri Apoly Rahawarin mengaku, isi PKS merupakan tantangan bagi BNPP, karena harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kawasan perbatasan guna menyelenggarakan dan meningkatan kualitas PAUD di kawasan perbatasan Negara.

“BNPP juga akan mengidentifikasi dan memetakan kondisi eksisting di kawasan perbatasan terkait PAUD sesuai dengan PKS sehingga manfaat yang didapat akan tersalurkan secara maksimal,” ujar Rahawarin.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kata Rahawarin, akan menindaklanjuti kegiatan rehabilitasi prasarana, pembangunan prasarana, dan pengadaan sarana PAUD yang dilaksanakan oleh kementerian teknis mitra yaitu Kemendikbudristek.

Dengan adanya kerjasama antara BNPP dan PP PAUD, dapat terjalin penyenggaraan pendidikan PAUD di kawasan perbatasan Negara. BNPP melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat akan berkoordinasi lebih intens dengan DPP PP PAUD serta pihak lain yang terkait, seperti Kemendikbudristek untuk mengawal kegiatan terkait peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di kawasan perbatasan.

Untuk diketahui, Rakernas serta penandatanganan PKS ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang juga selaku Pembina DPP PP PAUD Suhajar Diantoro, dan dihadiri oleh 17 organisasi anggota DPP PP PAUD,  11 DPD Provinsi, dan 34 DPC kabupaten/kota dan perwakilan BNPP. (S-06)