AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengumpulkan data dan bahan keterangan, terkait sejumlah masalah yang terjadi di RS Haulussy, Ambon.

Pengelolaan keuangan pada RS berplat merah itu diduga bermasalah, hingga berujung pada belum dibayar­kannya hak ratusan tenaga kesehatan hingga kini.

“Saat ini kami masih melakukan pengumpulan data, dokumen dan bahan keterangan terkait permasala­han tunggakan pembayaran jasa para nakes dan pegawai RS Haulussy,” ungkap Plh Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ajid P Latuconsina kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (4/1) siang.

Pengumpulan data dan bahan ke­terangan tersebut, lanjut Latuconsina, dilakukan sebagai bentuk komitmen kejaksaan untuk menuntaskan praktik busuk di rumah sakit milik daerah itu.

“Puldata dan pulbaket ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana disam­paikan oleh pak kajati kepada media di penghujung tahun 2023 lalu bahwa pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengusut Kasus RS Hau­lussy Ambon,” ujar Latuconsina.

Pasca diperintahkan oleh Kajati Maluku untuk dilakukan peng­usutan, Kejati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo langsung mem­bentuk tim penyelidik. Tim tersebut, kata Latuconsina sementara bekerja mengumpulkan data-data dan bahan keterangan pada RS Haulussy.

Perintah Usut

Diberitakan sebelumnya, Kajati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo membentuk tim penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi di RS Haulussy.

Kajati mencium pengelolaan anggaran di RS Haulussy berma­salah, sehingga hak-hak tenaga kesehatan sebanyak 600 orang mulai dari tenaga dokter hingga pegawai belum dibayarkan sejak 4 tahun dengan nilai sebesar Rp 26 miliar.

“Setiap kasus korupsi di Maluku kita teruskan penyelidikan termasuk kasus dugaan korupsi di RS Hau­lussy,” tegas Prasetyo dalam kete­rangan kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejati Maluku, Selasa (19/12).

Kajati menegaskan, pihaknya tidak lagi menunggu laporan dari masyarakat, tetapi tim segera mengambil data-data dan kete­rangan terkait dugaan korupsi yang melilit rumah sakit milik daerah Maluku ini.

Kata Kajati, setiap kasus baik yang dilaporkan masyarakat maupun temuan pihak jaksa intelijen, akan didahului dengan proses penye­lidikan.

Ditegaskan, pihaknya segera membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi di rumah sakit berplat merah itu.

“Kita siap bentuk tim untuk mengusut kasus ini. kita tidak menunggu laporan-laporan dari masyarakat. Dan akan langsung dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data intelijen. Nanti dari tim akan turun,” tegasnya.

Kajati menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir, dukungan untuk menuntaskan setiap kasus korupsi, termasuk RS Haulussy.

“Saya mau bilang bahwa kita mengawasi jalan pembangunan dalam rangka mengawasi Keuangan negara di Provinsi Maluku,” tegas Prasetyo.

Rincian 26 M

Sudah empat tahun sejak 2020 hingga akhir Desember 2023 sebanyak 600 tenaga kesehatan yang terdiri dari ASN, Non ASN, honor daerah dan tenaga kerja sukarela belum memperoleh hak-haknya.

Adapun jasa pelayanan sebesar Rp26 miliar yang belum diterima yaitu, tahun 2020 untuk BPJS sebesar Rp2.522.498.760,-

Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar Rp4.880.­030.040,80,-

Tahun tahun 2022  sebesar Rp6.010.564.520,- selanjutnya di tahun 2022 pembayaran sesuai peraturan daerah untuk medical check up sebesar Rp1.348.586.740,- sedangkan Covid-19 sebesar Rp1.242.561.080.

Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar Rp9.133.854.493,- pembayaran Perda sebesar Rp789.596.622,80,- dan Covid-19 sebesar Rp65.237.600,-

Dengan demikian total keselu­ruhan hak nakes yang belum dibayarkan untuk BPJS sebesar Rp22.546.947.813,80. Untuk Perda total Rp2.138.183.402,80 ditambah MCU tahun 2021. Sedangkan Perda berjumlah Rp1.307.798.680,-

Total hampir 26 M dana jasa pelayanan kurang lebih 600 pegawai RS M Haulussy belum dibayar.

Aksi Demo 

Dalam tuntutan ratusan nakes saat aksi demonstrasi berisikan, satu, kami belum mendapatkan jasa pelayanan MCU tahun 2021. Jasa pelayanan MCU masuk kedalam peraturan daerah jasa pelayanan Perda 2021 sudah dibayar, tetapi MCU yang masuk dalam jasa Perda belum dibayar karena terdapat ketidaksesuaian data bagian keuangan dengan data yang dimiliki dokter.

Selain itu, perawat dan paramedis yang memberikan pelayanan. Data jumlah pasien MCU 2021 di bagian keuangan lebih sedikit dari data yang ada pada dokter, perawat dan paramedis, karena ketika mereka memberikan layanan MCU, mereka juga mencatat, sehingga mereka memiliki catatan berapa jumlah pasien yang mereka layani. Sehingga dokter, perawat dan paramedis menolak menerima jasa pelayanan MCU 2021 tersebut.

Dua, Perda adalah pasien umum yang bayar tunai, dimana tarif pembayarannya ditentukan berda­sarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku.

Tiga, untuk masalah jasa pela­yanan kami yang belum dibayar ini, kami telah berjuang menempuh berbagai jalan dengan cara, bertanya langsung ke Direktur RS Haulussy baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA komite medik.

Selain itu, bertemu dengan kepala Inspektorat Maluku. Pertemuan dengan Kepala Inspektorat dengan perwakilan dokter-dokter dan perawat, direktur dan manajemen RS Haulussy, bertempat di ruang Inspektorat pada tanggal 20 Juli 2023.

Berikutnya, bertemu dengan Sekda Maluku, Kepala Inspektorat, direktur dan pegawai RS Haulussy (dokter, Nakes dan manajemen) bertempat di RS Haulussy pada tanggal 31 juli 2023.

Perjuangan selanjutnya, per­temuan Kepala Dinas Maluku, Kepala BKD Maluku, Kepala Inspektorat, Ketua komite medik dan Direktur RS Haulussy di RS Hau­lussy tanggal 15 Agustus 2023 di RSUD dr M Haulussy.

Kemudian pertemuan antara anggota DPRD Komisi IV, dokter, direktur, manajemen RS Haulussy, dan BPJS bertempat di Kantor DPRD Maluku tanggal 1 September 2023.

Empat, ratusan nakes ini meminta adanya transparansi mengenai hutang dan pembayaran hutang yang sudah dilakukan. Karena selama ini, Direktur selalu menga­takan bahwa hutang RS banyak.

“Yang jadi pertanyaan, apakah hutang RS yang dibilang banyak itu adalah murni pengeluaran kebu­tuhan RS? Perlu audit hutang dan pembayaran hutang RS Haulussy oleh auditor independen,” ujar pendemo.

Saat ini pasien yang berkunjung di RS Haulussy sangat berkurang, dibandingkan sebelum RS Siloam dan RSUP dr J Leimena dibuka, tentunya hal ini akan berdampak pada   pengeluaran RS yang juga berkurang, tetapi kenapa obat-obat justru banyak yang kosong?

Obat Kosong

Obat-obatan yang kosong di RS Haulussy yaitu, Epinefrin inj, Tab KSR, tab Bicnat, tab gabapentin 100 mg, tab sifrol 0,375 mg, tab busco­pan, tab clopidogrel, tab dulcolax, Novorapid pen, norepinefrin inj, combivent, heparin, tab carba­mazepine, tab THP, tab clobazam, petidin, tab midazolam.

“Jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara obat-obat banyak yang kosong, dan hutang RS tetap banyak, jadi uang kami kemana ?,”tanya mereka.

Mereka juga mempertanyakan apakah benar uang jasa pelayanan masih ada di rekening RS? Kalau jasa pelayanan masih ada, tolong buktikan dengan menunjukan rekening koran bank yang menyim­pan uang jasa pelayanan.

Lima, honor tim JKN RS Haulussy 2022-2023 belum dibayarkan dan segera dibayarkan.

Enam, uang jaga dokter umum dan Insentif dokter non ASN (Spesialis dan UMUM) baru diba­yarkan sampai September 2023, tolong dibayarkan segera.

Tujuh, kami menuntut deadline tanggal pembayaran jasa-jasa pelayanan yang belum dibayarkan tersebut.

Delapan, menolak perubahan Juknis pembagian Jasa BPJS, Perda dan Covid, sebelum hutang dan pembayaran hutang di audit oleh auditor independen.

Sembilan, ratusan nakes ini me­minta tanggung jawab dari direktur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di RS Haulussy terhadap masalah ini, karena dianggap orang yang paling bertanggung jawab.

Sepuluh, kami menutup pela­yanan di RS Haulussy sampai M. Banking kami berbunyi. Tidak ada lagi ruang diskusi yang kami buka dengan direktur menyangkut semua tuntutan kami. Karena perkataan direktur tidak dapat dipegang dan tidak dapat dipercaya.

IGD Dibuka 

Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan nakes meng­akibatkan, Instalasi  Gawat Darurat pada RS Haulussy sempat ditutup pelayanannya selama hampir seminggu,

Pantauan Siwalima, Kamis (4/1) IGD tersebut telah dibuka.

Sementara akses masuk melalui pintu utama RS Haulussy masih ditutup oleh pemilik lahan.

Penutupan tersebut dilakukan lantaran belum ada penyelesaian pembayaran sisa lahan RS Haulussy yang menjadi tuntutan utama pemilik lahan, Johannes Tisera.

Pantauan Siwalima di RSUD Haulussy, Kamis (4/1) sore terlihat pintu utama RSUD masih tertutup dengan penjagaan sejumlah orang.

Sementara terkait dengan pela­yanan pasien khususnya pada IGD telah dibuka kendati akses utama masih ditutup.

Sedangkan akses masuk para tenaga dokter dan medis dilakukan melalui melalui pintu samping RS tersebut. (S-26)