AMBON, Siwalimanews – Bank Indonesia Provinsi Maluku memastikan harga komoditas barang kebutuhan masyarakat masih terkendali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rawindra Ardiansah mengaku, berdasarkan rilis dari BPS realisasi inflasi pada gabungan kabupaten kota pada Maret kemarin, tercatat sebesar 0,18 persen (mtm).

“Realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Maret 2023 ini, juga sama dengan capaian inflasi nasional yang juga mencatatkan inflasi sebesar 0,18 persen (mtm),” terang Rawindra.

Selain itu, inflasi pada Maret 2023, juga didorong oleh meningkatnya tekanan harga pada komoditas hortikultura, seperti cabai rawit, bawang putih, sawi hijau serta cabai merah. Hal itu diakibatkan terbatasnya pasokan dari daerah sentral.

Namun inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh deflasi pada komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.

Sementara itu, tingkat inflasi tahunan menunjukan penurunan. Dimana pada Maret 2023, tingkat inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku tercatat sebesar 5,43 persen (yoy), itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,70 persen (yoy).

“Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota kabupaten pada Maret 2023, masih berada diatas realisasi inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97 persen (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional tahun 2023, yang ditetapkan pada rentang 3,0+1 persen (yoy),” tuturnya.

Menjelang momen Idul Fitri di bulan April 2023 ini, lanjutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota terus memperkuat berbagai upaya sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku kembali ke rentang sasaran 3,0+1 persen (yoy) di tahun 2023.

Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan dalam peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

Disisi lain, tambahnya, upaya pengelolaan ekspektasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kampanye belanja bijak dengan bersinergi bersama TPID maupun stakeholders lainnya serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia. (S-25)