AMBON, Siwalimanews – Bank Indonesia Perwakilan Maluku mencatat, tekanan harga pada gabungan kota di Provinsi Maluku, pada periode bulan Februari tahun ini kembali alami penurunan. Bahkan berdasarkan data BPS telah terjadi deflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku sebesar -0,53 persen (mtm).

Capaian tersebut lebih dalam dibandingkan dengan bulan Januari yang juga mencatatkan deflasi sebesar -0,17 persen (mtm). Sementara inflasi gabungan kota di Maluku pada Februari 2023 ini juga lebih rendah dari capaian nasional yang mencatatkan inflasi sebesar 0,16 persen (mtm).

“Deflasi pada Februari, utamanya didorong oleh penurunan tarif angkutan udara hingga -11,57 persen (mtm) sejalan dengan masih rendahnya permintaan pada awal tahun ditengah penurunan harga avtur sepanjang Februari 2023,” jelas Kepala Perwakilan BI Maluku Rawindra Ardiansah dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (2/3).

Selain itu kata Ardiansah, komoditas hortikultura, seperti cabai rawit, kangkung, sawi hijau dan cabai merah juga turut mendorong deflasi, sejalan dengan masih relatif terjaganya pasokan. Disisi lain, inflasi yang terjadi pada komoditas perikanan seperti ikan tongkol, ikan selar dan ikan layang menjadi faktor utama yang menahan deflasi yang lebih dalam pada Februari 2023.

Deflasi pada Februari 2023 ini, berdampak pada penurunan tingkat inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku yang tercatat sebesar 5,70 persen (yoy). Capaian tersebut kembali lebih rendah dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 5,75 persen (yoy).

“Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Februari 2023 tersebut masih lebih tinggi dari capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional pada rentang 3,0+1 perse (yoy),”tuturnya.

Sementara memasuki bulan Ramadan diakhir Maret 2023 menurut Ardiansah, tim pengendalian inflasi daerah (TPID) baik provinsi maupun kabupaten/kota, terus memperkuat berbagai upaya sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

“TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus perkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Maluku kembali ke rentang sasaran 3,0+1 persen (yoy) di tahun 2023,” tandasnya.

Untuk itu tambah Ardiansah, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan dalam road map pengendalian inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah, perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organik, dan perluasan kerjasama antar daerah dengan mitra provinsi maupun antar provinsi di Indonesia akan terus didorong secara optimal.(S-25)