AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Ditres­krim­sus Polda Maluku telah melimpahkan ta­hap satu berkas dua ter­sangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan Mini Central Oxygen System Dinas Kesehatan, Kabupaten Buru ke Kejaksaan Ting­gi Maluku.

Berkas dua tersangka yang diserahkan ke Kejati yaitu, mantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru dan juga mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Kesehatan Kabu­paten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi dan Direktur CV. Sani Me­dika Jaya Atok Suwarto alias Atok.

“Untuk dua tersangka sudah tahan satu, dan masih diteliti jaksa,” jelas Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Ryan kepada Siwalima di Ambon, Selasa (19/11).

Teliti berkas perkara, lanjut Kompol Ryan dimaksudkan untuk memgetahui apakah rangkaian penyidikan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku atas  kedua tersangka dan barang bukti sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan ataukah tidak.

Kata Kompol Ryan, saat ini pihaknya sementara menunggu pengembalian berkas dari Kejati Maluku.

“Kita tinggal menunggu kalau sudah lengkap, kedua tersangka sudah bisa kita limpahkan ke jaksa,”ujarnya.

Sementara untuk  mantan Pelak­sana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Kabupaten Buru, Ismail Umasugi, berkasnya tengah disusun untuk persiapan tahap satu.

“Berkas Ismail masih kita susun untuk persiapan tahap satu,”katanya.

Umasugi Ditahan

Sebelumnya, mantan pela­ksana tugas Kadis Kesehatan Buru, Ismail Umasugi, ditahan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Umasugi digiring di rutan Polda Maluku, Kamis (14/11), setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Adik kandung mantan Bupati Buru Ramly Umasugi, diketahui sebagai aktor utama kasus dugaan korupsi pengadaan 6 unit mini central oxygen system senilai Rp9.6 milliar.

Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena dalam keterangan persnya di Mako Krimsus Polda Maluku, Kamis (14/11) mengungkapkan, Umasugi berperan sebagai pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Tindak pidana korupsi tersebut berawal pada Juni hingga September 2021, dimana Umasugi menandatangani kontrak peng­adaan 6 unit mini central oxygen system Rp 9.6 milliar.

Dalam waktu 9 hari, pengadaan alat kesehatan tersebut disele­saikan PT Sani Tiara Prima se­laku penyedia.

Setelah pekerjaan selesai, pada November 2021 diajukan SPM untuk pencarian anggaran Rp9.6 milliar.

Namun kondisi keuangan di Dinkes Buru mines sehingga pagu anggaran pengadaan 6 unit alat tersebut dijadikan hutang di tahun 2022.

“Setelah dijadikan hutang pada Februari 2022, diajukan lagi SPM untuk dilakukan pembayaran, namun setelah dilakukan koreksi dengan syarat-syarat yang ada dinyatakan dokumen belum lengkap,” jelas Soumena.

Parahnya pada Maret 2022, Dinkes Buru kembali mengajukan SPM namun di dalam SPM sudah tidak tercantum PT Sani Tiara Prima selaku penyedia yang telah menyelesaikan pengadaan alat, tetapi tercantum nama CV Sani Medica Jaya yang kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp3.204.730.942.

“Nah pada  PT Sani Tiara Prima tidak dicantumkan nomor reke­ning, yang dicantumkan nomor rekening CV Sani Medica Jaya dan dibayar pun ke CV Sani. Ini kan kasihan orang kerja sudah keluar duit padahal hasil didapat uang ditransfer ke rekening lain, disini tugas dari pengguna ang­garan yang merangkap PPK harus melakukan kroscek, se­hingga saat anggaran cair betul-betul dirujukan kepada penyedia,” katanya.

Soumena menyebutkan, dari 9.6 milliar pengadaan alat kese­hatan, Dinkes Buru baru mem­bayar sebesar Rp3.2 milliar, se­hingga 6.4 milliar masih menjadi hutang.

“Jadi dalam kasus ini tersangka memberikan kepercayaan ke­pada Djumadi (tersangka sebelumnya) untuk membuat nilai HPS dan mengendalikan kontrak pengadaan.

Umasugi juga menandatangani SPM dengan tujuan pencairan kepada CV Sani Medica Jaya senilai Rp3.204.730.942 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan, atas kepentingan dari Djumadi selaku PPK yang mengakibatkan terjadi kesalahan pembayaran kepada pihak CV Sani Medica Jaya, yang bukan merupakan perusahaan yang melakukan perikatan dan kontrak kerja untuk pengadaan alat tersebut.

Atas perbuatan tersangka terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889. Untuk mem­pertanggung jawabkan perbuat­annya tersebut tersangka lang­sung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dua Tersangka

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kesehatan mini central oxygen system pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.

Keduanya yaitu, mantan Kasu­bbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru dan juga mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Kesehatan Kabu­paten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi dan Direktur CV. Sani Medika Jaya Atok Suwarto alias Atok.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara BPK RI nomor 36/LHP/XXI/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889.

Soumena menyebutkan, mo­dus operandi yang dilakukan tersangka Djumadi Sukadi  alias Madi selaku PPK SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru yaikni, melakukan proses pencairan anggaran pengadaan alat kesehatan kesehatan mini central oxygen system pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan.

Tersangka membuat dan menandatangani surat permin­taan pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara serah terima peker­jaan atas nama Setiyono selaku Direktur PT Sani Tiara Prima, serta menandatangani kwitansi atas Direktur CV Sani Medika Jaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Lanjut Soumena, tersangka Madi memasukkan rekening lain yaitu CV Sani Medika Jaya milik Atok Suwarto dan bukan PT.Sani Tiara Perima selaku Perusahaan yang berkontrak.

Tersangka Djumadi juga memerintahkan tersangka Atok selaku pemilik CV Sani Medika Jaya mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengadaan mini central oxygen system yang diterima dalam rekening CV. Sani Medika Jaya senilai Rp 2.869.690.889.

“Parahnya, uang pembayaran pengadaan mini central oxygen system senilai Rp 2.869.690.889 itu bukan digunakan sesuai peruntukan namun untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tersangka  Atok selaku Pemilik CV Sani Medika Jaya diperintahkan  tersangka  Madi untuk membantu secara aktif mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengadaan mini central oxygen system yang diterima dalam rekening CV Sani Medika Jaya senilai Rp 2.869.690.889.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 KUHPidana. (S-10)