AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang mengatakan, direncanakan pada tahun 2022 bendungan Waiapo, di Kabupaten Buru sudah bisa diselesaikan pekerjaannya.

Kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Senin (13/7), Kasrul mengatakan, keberadaan bendungan Waiapo ini sangat strategis untuk Provinsi Maluku dalam mempersiapkan diri menuju swasembada beras.

“Kita berterima kasih kepada Kementrian PUPR dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Bupati Buru dan jajarannya dalam upaya memperjuangan hal ini, karena perjuangan kita sampai hari ini cukup panjang,” tandas Kasrul.

Dikatakan, dengan adanya regulasi mengatur untuk ganti rugi atau kompensasi maka tentunya kepentingan rakyat yang diutama­-kan. Kendati begitu regulasi menun­tun termasuk ganti rugi bagi 40 KK yang ada disekitar bendungan Waiapo.

“Dengan diterimanya keputusan Gubernur tentang penetapan besar nilai ganti rugi maka diharapkan BWS bisa merealisasikan dan setelah santunan ini pendampingan dari Pemkab Buru untuk mengawal proses sampai ke tangan yang berhak,” jelasnya.

Kasrul mengatakan, ganti rugi ini diberikan dalam bentuk tabungan. Selain itu ada permintaan untuk sarana prasarana lainnya seperti membangun asrama mahasiswa dan sebagainya.

“Kita berharap bendungan Waiapo ini memberikan multi player efek yang cukup signifikan baik untuk lingkungan maupun masyarakat disana,” ujar Kasrul.

Sementara itu Kepala BWS Provinsi Maluku, Marval Ibnu menambahkan, pihaknya mengharapkan bendungan Waiapo yang sudah terbengkalai 2 tahun bisa diselesaikan pada 2022 nanti.

“Kontraknya kan November 2017. Di lapangan kan tidak terjadi progres kegiatan. Total anggarannya kan Rp 2 triliun, kalau ini bisa bergerak tentunya akan memberikan dampak positif kepada Pemkab Buru dan juga masyarakat,” jelas Ibnu.

Dikatakan, Pemprov berkeinginan agar ketersediaan air baku dapat tercukupi.

“Kalau melihat bahwa bendungan Waiapo ini service layanannya bisa ke power plan untuk listrik 8 megawatt dan itu cukup besar dan untuk air baku diharapkan tidak idol sekitar 500 liter/detik. Sedangkan kebutuhan yang diminta di daerah Maluku bisa mampu,” tutur dia.

Asisten II Kabupaten Buru, Abas Pellu berharap kesepakatan yang telah dibangun kepala BWS dengan masyarakat adat dimana ada 9 item, diantaranya penggu­suran lokasi pemukiman masya­rakat yanga ada di lereng gunung Modamohe, pemba­-ngunan asrama mahasiswa, dan juga jalan dapat terealisasi. “Kita harapkan kesepakatan-kesepakatan itu dapat terealisasi sehingga persoalan di bendungan itu bisa terselesaikan,” jelas Abas. (S-39)