AMBON, Siwalimanews – Rencana penyerahan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, ternyata hingga kini belum dilakukan oleh Pemkot Ambon.

Dalam pertemuan silaturahmi sekaligus perkenalan dengan anggota yang baru pasca pergantian alat kelengkapan dewan, khususnya pada Komisi III DPRD Kota Ambon, Senin (13/6) Kadis Perikanan Kota Ambon mengaku, PPI Eri yang akan diambil alih oleh pemprov.

Rencana penyerahan itu sudah sejak tahun 2020 lalu, namun hingga kini, pemkot belum juga menyarahkannya secara resmi, alhasil PPI tersebut kini tak berfungsi.

Terkait hal itu Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Margaretha Siahay berharap, pemprov segera ambil alih pengelolaannya. Hal itu agar pemkot bisa mendapat inkam dari itu.

“Dinas sudah sampaikan hal-hal yang memang jadi masalah, sebagai mitra, kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya, sebab dari dinas tadi juga sampaikan, soal keterbatasan kewenangan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, dimana mereka hanya urus perikanan, kelautan tidak, serta soal PPI yang akan diambil alih itu,” ungkap Siahay.

Oleh sebab itu, kata Siahay, sebagai mitra komisi, nantinya komisi akan mengkaji secara bersama, sehingga bagaimanapun itu, bisa bermanfaat juga bagi Kota Ambon.

“Perikanan sekarang ini jalan sesuai dengan regulasi saja. Untuk itu selaku mitra, kami mau sampaikan kalau memang mau diambil alih oleh provinsi yah segera, sehingga apa yang masih jadi aset pemkot itu kan sistemnya sewa, ini juga berhubungan dengan PAD untuk Pemkot Ambon,” tandasnya.

Pada pertemuan itu kata Siahay, komisi juga mengundang Kepala Bappekot Enrico Matitaputty, dimana dalam paparannya, tidak ada persoalan.

“Bappekot aman. Kita pertanyakan apa-apa yang belum jalan dengan anggota komisi sebelumnya, ternyata tidak ada,” ujar Siahay.

Siahay juga berjanji, akan menggelar rapat lagi untuk membahas terkait dengan penyerapan anggaran masing-masing OPD yang menjadi mitra komisi.

“Tadi cuma perkenalan saja. Bagaimana anggota baru dengan mitra,” cetusnya. (Mg-1)