AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon mengusulkan belanja daerah tahun 2024 naik 7 persen atau sebesar 1.293.864.899.554 sedangkan pendapatan daerah 1.242.250.793.839.

Jumlah ini tertuang dalam ranca­ngan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Se­mentara (KUA-PPAS) tahun ang­garan 2024 yang disampaikan ke DPRD Kota Ambon.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, didampingi Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta, Penjabat Wa­likota Bodewin Watti­mena disepakati pendapatan daerah tahun 2024 naik 4,88 dari tahun 2023.

Walikota dalam sambutan menga­takan kenaikan belanja daerah dise­babkan belanja operasi meningkat 10,31 persen atau sebesar Rp1.093. 959.759.991.

Sedangkan belanja modal sebesar Rp138.997.637.170 atau menurun 9,57 persen dari tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga juga turun 75,06 persen sebesar Rp 11.590. 636.721. “Belanja transfer kita sebesar ditargetkan 103.316.865.672 atau meningkat 5,08 persen,” terang walikota.

Sementara pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp 1.008.928. 641.372 atau naik 4,95 persen, se­dangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebe­sar Rp25.742.429.325.

“Anggaran pada pos ini sebe­lumnya tidak dianggarkan dalam APBD 2023, ungkapnya.

Selain itu, untuk pembiayaan daerah tahun 2024 dianggarkan se­be­sar Rp. 39.250.000.000, terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 42 miliar dan pengeluaran pembia­yaan sebesar Rp 2.750.000.000.

Pada kesempatan itu, juga dila­ku­kan penandatanganan nota ke­sepa­katan antara walikota dan pim­pinan DPRD sekaligus penyerahan ran­perda APB­D tahun anggaran 2024.

Usai menerima, Wakil Ketua DPRD Ambon Rustam Latupono secara resmi menyampaikan, bahwa DPRD melalui komisi-komisi akan mulai membahasnya.

“Senin besok kita sudah mulai membahas rancangan perda APBD tahun anggaran 2024,” terangnya.

Untuk itu ia meminta agar ada instruksi bagi kepala OPD agar meniadakan perjalanan keluar daerah, agar pembahasan anggaran APBD 2024 bisa selesai tepat waktu.

“Saya minta pak penjabat wali­kota, agar mengingatkan kepala OPD, agar jangan dulu keluar dae­rah, selama pembahasan bersama komisi ini berlangsung mulai Senin. Agar agenda kita bisa selesai tepat waktu,” tandas Latupono di akhir paripurna. (S-25)