DOBO, Siwalimanews – Pasca kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, hampir di seluruh daerah di Indonesia merasakan dampaknya, termasuk di Kabupaten Aru, yang merupakan salah satu daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menyikapi hal itu, maka ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yakni GMKI, GMNI dan mahasiswa PSDKU menggelar aksi demosnterasi di Kantor BupatI Aru, Jumat (9/9).

Menurut para mahasiswa, kenaikan harga BBM ini secara langsung sangat berdampak bagi biaya pendidikan mereka, apalagi mereka merupakan mahasiswa program studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kabupaten Aru.

“Kita minta agar pemda dapat mengalokasikan anggaran untuk satu bus khusus yang melayani rute Kota Dobo Rumatiga untuk mahasiswa dan para siswa sisiwi di Aru. Ini tuntutan utama kami, karena untuk jalur kami ini tidak ada mobil angkot yang melintasinya,” tegas Sekretaris GMKI Cabang Aru Marco Karelauw dalam orasinya di depan kantor bupati.

Selain itu kata Marco, Aru merupakan daerah kepulauan, dimana sebagian besar jalur transportasi menggunakan transportasi laut yang notabennya membutuhkan biaya BBM yang sangat tinggi, belum lagi, BBM yang ada di pulau-pulau sulit sekali didapat, kalau pun ada, harganya bukan lagi sama (satu harga) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Olehnya, kami mengharapkan agar apa yang menjadi tuntutan kita ini dapat diperjuangkan oleh Pemda Aru,” ucap Marco.

Setelah melakukan orasi kurang lebih hampir satu jam, ratusan mahasiswa ini akhirnya ditemui oleh Bupati Johan Gonga dan Wakil Bupati Muin Sogalrey dengan mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian dari Polres Aru.

Didepan ratusan mahasiswa bupati mengatakan, kenaikan BBM memang sangat berdampak pada semua sektor, namun pemkab tidak bisa berbuat banyak, karena itu merupakan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat.

“Ini keputusan pemerintah pusat, tuntutan ade-ade kita terima dan menjadi masukan bagi kita untuk disampaikan ke pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM. Namun, terkait bus khusus akan dipertimbangkan. Kalau mereka berat pengeluaran untuk transportasi, kalau ada sepeda gunakan sepeda, dulu juga kita jalan kaki,’ ucap bupati.

Namun, sayangnya ucapan bupati itu, membuat kondisi semakin memanas, lantaran para mahasiswa  tidak menerima apa yang disampaikan bupati.

“Jika dalam setahun biaya Rp10 miliar untuk operasional PSDKU khususnya operasional dosen dan lainnya, lalu kita hanya minta satu bus saja kenapa sulit. Kami tidak minta beasiswa atau lainnya, kami hanya minta satu bus saja,” teriak Sekretaris GMNI Aru Benediktus Alatubir menanggapi ucapan bupati. (S-11)