AMBON, Siwalimanews –  Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Saodah Tethool minta Kepala Dinas PUPR melakukan evaluasi terhadap semua kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur yang dibiayai APBD.

Permintaan ini disampaikan Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (7/11) merespon kerusakan sejumlah infrastruktur yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran daerah terutama jalan.

Menurutnya, kontraktor yang dipakai Dinas PUPR Maluku selama ini, terkesan abal-abal dan tidak bertanggungjawab akibat Infrastruktur yang baru dibangun belum termakan usia, telah mengalami kerusakan parah.

“Selama ini yang dikasih kepada pihak ketiga ini abal-abal semua abis, akibatnya banyak proyek yang bermasalah yang penting setiap tahun ada pekerjaan,” ucap Tethool.

Sebagai Dinas yang menangani persoalan infrastruktur kata Tethool, mestinya PUPR Maluku lebih selektif dalam memberikan proyek kepada kontraktor, sebab anggaran yang digelontorkan oleh daerah cukup besar sehingga, harus dikelola secara bertanggungjawab.

Baca Juga: Pormes: Kenaikan Retribusi Sampah Sudah Disetujui DPRD  

Jika pengerjaan proyek infrastruktur dilakukan secara tidak bertanggungjawab, justru akan merugikan masyarakat dan terbukti dengan beberapa proyek infrastruktur yang mengalami kerusakan padahal baru setahun dibangun.

Tothool minta PUPR Maluku harus lebih banyak belajar dari pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Kupang yang mena luar biasa kualitas proyeknya apalagi jalan, nomor satu di Indonesia.

“Kemarin di Galunggung belum tiga bulan kerja aspal sudah rusak. Sapa bilang tak untung, untung lah tapi yang penting kualitas dijaga agar uang daerah dibuang tak ada punnya manfaat,” tegas Tethool.(S-20)