AMBON, Siwalimanews – Banyak dokter mundur dari rumah sakit ke­bang­gaan GPM itu, lantaran jasa-jasa mereka tak kunjung dibayar. Kualitas rumah sakit yang kini bernama Sumber Hi­dup terus menurun, aki­bat misma­nejemen kurun tiga tahun ter­akhir.

Akibatnya, banyak dok­ter mundur dan memilih hengkang dari rumah sakit itu milik gereja itu.

Pilihan para dokter un­tuk mundur, tak lain dan tak bukan adalah karena jasa-jasa mereka seta­hun belakangan tak diba­yar.

Informasi yang dihim­pun Siwalima menyebut­kan, mana­je­men keua­ngan sudah ber­lang­sung kurang lebih tiga ta­hun. Pihak yayasan yang di­serahi tanggung jawab untuk mengelola rumah sakit itu juga tidak mam­pu melakukan pembe­nahan.

Akibatnya, Sidone G­PM lalu mengganti pe­ngurus yayasan yang sebe­lum­nya dipimpin Sen­da Tita­ley, kepada Elviana Pa­ttiasina.

Disamping memimpin yayasan, Anggota DPRD Maluku dari Fraksi Partai Demokrat itu juga men­jabat Plt Direktur RS Sum­ber Hidup.

Alih-alih pergantian pe­ngurus itu akan bisa membawa perubahan di rumah sakit itu, kini malah pegawai dan tenaga kesehatan mengeluh dan mengung­kapkan kekesalan mereka ke publik melalui media massa.

Satu pegawai RS Sumber Hidup yang menemui Siwalima Senin (6/9) menyebutkan, umumnya karya­wan rumah sakit bingung dengan cara pengelolaan. Pasalnya sekali­pun pasien yang resmi terdaftar ba­nyak, namun tetap saja tak ada uang untuk membayar hak-kak mereka.

“Manajemen keuangan bocor di mana-mana. Jadi begini, pasien masuk rumah sakit bayar. Operasi bayar. Logikanya begitu kan. Di­samping pembayaran, ada klaim BPJS. Pembayaran itu umum. Lalu uang-uang dan BJS itu akang ke mana? Mestinya uang-uang yang masuk itu digunakan untuk bayar jasa nakes. Sekarang apa yang ter­jadi, para dokter banyak mundur. Kan orang bekerja karena jasa. Lha kalau orang seng dapa bayar jasa, mana ada yang mau tetap kerja,” ungkap sumber itu.

Tutup Mulut

Pimimpin yayasan yang juga merangkap sebagai Plt Direktur RS Sumber Hidup, Elviana Pattiasina, hingga kini tak mau berkomentar menyangkut keluhan karyawan dan nakes. Padahal, sebelumnya dia berjanji kalau akan memberikan keterangan melalui wawancara langsung.

Siwalima sudah menghubungi Elviana melalui pesan tertulis dan sambungan telepon guna meminta penjelasan lebih jauh terkait perso­alan yang melilit rumah sakit milik GPM itu, namun belum memperoleh jawaban hingga berita ini naik cetak.

Sementara itu, Ketua MPH Sinode GPM, Elifas Maspaitella menolak berkomentar terkait amburadulnya manajemen rumah sakit kebanggan GPM itu.

Ditemui usai ibadah syukur ulang tahun GPM ke 86, di Gedung Gereja Maranatha, Senin (6/9) pagi, Elifas menyarankan Siwalima untuk ber­komunikasi dengan pimpinan yayasan kesehatan.

“Nanti di yayasan kesehatan saja jua nona ee. Itu tugas yayasan kesehatan,” elaknya.

Harus Profesional

Salah satu tokoh GPM, pendeta Pieter Leiwakabessy mengaku pri­hatin dengan kondisi RS Sumber Hi­dup yang hingga kini belum mampu menyelesaikan hak-hak nakes dan pegawai pada rumah sakit itu.

“Saya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi, apalagi hak-hak nakes maupun pegawai yang hingga kini belum mampu diselesaikan. Kan kasihan karena disatu sisi mereka dituntut untuk harus bekerja dengan baik, tetapi di satu sisi hak-hak me­reka diabaikan,” tandas Leiwaka­bessy, kepada Siwalima, Senin (6/9).

Karenanya Leiwakabessy berha­rap GPM sebagai pemilik yayasan dan juga rumah sakit, harus serius melihat persoalan ini, karena rumah sakit ini sudah merupakan rumah sakit kebanggaan warga Kota Ambon.

“Manajemen harus diperbaiki dan mestinya harus ditangani oleh orang-orang yang profesional. Hal ini penting dilakukan agar seluruh persoalan yang terjadi dapat ditata dan dikelola secara profesional pula,” ujarnya.

Leiwakabessy memininta GPM harus berani melakukan terobosan, untuk membenahi RS Sumber Hidup, dengan menunjuk orang-orang pro­fesinal untuk mengelolanya.

Dia lalu mencontohkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bukan berasal dari kalangan medis, tapi dipercaya Presiden Joko Wido­do sebagai Menteri Kesehatan me­nggantikan Terawan Agus Putranto. Itu karena Budi Gunadi adalah pro­fesional murni yang diyakini mampu menghandle seluruh carut marut yang ada di Kementrian Kesehatan.

“Kami berharap Sinode GPM bijak dan arif melihat persoalan yang terjadi di RS Sumber Hidup. Dari waktu ke waktu direktur maupun ketua yayasan dijabat oleh dokter, tapi ternyata banyak masalah yang terjadi, termasuk saat ini ketua yayasan maupun direkturnya dokter Elviana Pattiasina, tapi masih saja belum mampu menyelesaikan hak-hak nakes,” tegasnya.

Leiwakabessy berharap persoalan di internal RS Sumber Hidup ini dapat segera diselesaikan sehingga para nakes dan pegawai bisa bekerja dengan baik dan masyarakat dapat terlayani pula dengan baik karena dikuatirkan jika tidak segera disele­saikan maka akan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.

Wajib Bayar

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Maluku Edison Sarimanela menga­takan, kesejahteraan pegawai meru­pakan hal yang penting dan harus menjadi perhatian serius dari pihak manajemen rumah sakit Sumber Hidup.

Dijelaskan jika hak-hak tenaga kesehatan tidak dibayarkan, maka secara tidak langsung akan berpe­ngaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan maksimal.

“Mereka punya hak-hak itu harus dibayar karena jika tidak maka akan berpengaruh terhadap kinerja,” tegas Sarimanela. Apalagi tambah­nya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh pe­gawai dan nakes, maka perlu dilihat kesejahteraan dan kebutuhan hidup mereka setiap hari.

Menurutnya, manajemen rumah sakit maupun Sinode GPM perlu mencari solusi terhadap persoalan ini, sebab jika tidak hak-hak mereka tidak dibayarkan, maka secara langsung akan melanggar aturan.

“Wajib hukum dibayar jika tidak maka akan menjadi persoalan karena aturan menjamin hak itu,” ujar Sarimanela.

Sementara itu, warga GPM Nata­niel Elake menyayangkan belum dibayarkannya gaji pegawai dan tenaga kesehatan secara tuntas.

Menurutnya, setiap orang yang bekerja termasuk pada rumah sakkt sumber hidup harus dibayar upah­nya sebelum keringat kering.

“Jadi dari 2020 sampai saat ini rumah sakit GPM maka itu pende­katan kemanusiaan itu salah, karena itu di hari ulang tahun GPM ini rumah sakit GPM harus bayar,” tegasnya.

Elake juga mempertanyakan rasa empati dari manajemen RS Sumber Hidup yang sampai saat ini belum tuntas membayarkan gaji tenaga kesehatan dan pegawai.

Karena itu, Elake berharap Sinode GPM harus turun tangan karena rumah sakit itu berada dibawah kendali Sinode GPM yang selain sebagai lembaga kesehatan yang melakukan tugas-tugas kesehatan kepada masyarakat luas, tapi juga tidak mengabaikan hak-hak karya­wan dan nakesnya.

“MPH harus turun tanggan jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena menyangkut hak hidup orang lain,” pintanya.

Baru 70 Persen

Diberitakan sebelumnya, tenaga medis dan karyawan RS GPM, me­ngeluhkan hak mereka yang belum terbayarkan. Pasalnya, sejak Juni 2020 lalu, gaji pegawai dan tenaga medis baru dibayar 70 persen saja.

Sumber Siwalima di rumah sakit yang sekarang bernama Sumber Hidup mengaku, sudah berbagai cara mereka tempuh untuk mem­peroleh hak-haknya, namun tetap menemui jalan buntu.

“Bayak cara sudah katong laku­kan, tapi hanya diberi janji saja,” kata sumber yang tak mau namanya ditulis itu, Jumat (3/9) lalu.

Menurut sumber itu, pihak yaya­san dan rumah sakit sejak 2020 ber­ulang kali berjanji akan menyele­saikan kekuarangan hak yang harusnya diterima, tapi sampai sekarang janji tinggal janji.

Bukan hanya kekuarangan gaji saja, tapi jasa medis BPJS perawat dan bidan pun tidak dibayarkan sejak Januari 2020. Termasuk jasa medis BPJS dokter spesialis juga tidak dibayarkan sejak akhir 2020 sampai sekarang. Alhasil, konsisi itu berimbas terhadap kinerja penata anastesi, perawat kamar operasi, perawat di ruangan dan bidan.

Termasuk pelayanan pasien ter­uta­ma pasien operasi baik emergensi maupun pasien reguler tidak ber­jalan baik. Sebelumnya, masalah amburadul manajemen rumah sakit kebanggaan GPM itu sudah tercium sejak 2019-2020.

Kala itu Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup masih dipegang oleh dr Henny Tipka. Kepemimpinan Tipka ini berimbas kepada mogok­nya para pegawai pada Desember 2020 lantaran hak-hak mereka tidak dibayarkan.

Saat pegawai mogok, Tipka ber­janji akan membayar hak-hak mereka berupa THR, jasa medis selama 1 tahun, serta kekurangan gaji 30 persen seluruh karyawan. Disisi lain, Sinode GPM tak tinggal diam. Pihak Sinode GPM lalu mengambil kebi­jakan, untuk mengucurkan dana sebesar Rp 1,5 miliar, agar hak-hak pegawai dapat tertangani.

Rupanya dana yang digelontor­kan Sinode GPM itu tidak mampu mengatasi amburadulnya manaje­men rumah sakit.

Karena dinilai tak mampu menye­lesaikan kemelut yang terjadi di rumah sakit tersebut, Sinode GPM lalu menggantikan posisi Tipka dengan Elviana Pattiasina.

“Ibu pelaksana tugas direktur su janji mau menyelesaikan masalah ini sejak Februari 2021 lalu, ternyata sampai skarang masalahnya masih tetap sama. Kasihan perawat, bidan dan keluarganya. Gaji 70 persen dan jasa tidak jelas,” ungkap sumber itu.

Plt Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup, Elviana Pattiasina yang di­konfirmasi perihal masalah ini ber­janji baru bisa menjelaskan kepada Siwalima hari ini, Senin (6/9).

“Maaf beta seng bisa bicara melalui telepon, nanti besok baru beta menjelaskan ya,” janji Elviana kepada Siwalima, Minggu (5/9).

Sementara itu, Ketua Sinode GPM, Pendeta Elifas Maspaitella sejak Sabtu (4/9) tidak merespons panggilan telepon. Begitu pula pesan WhatsApp yang dikirim juga tak dibalas.

Aksi Mogok 2020

Untuk diketahui akibat belum dibayarnya semua hak pegawai RS Sumber Hidup, maka seluruh pegawai baik tenaga medis, maupun pegawai non medis, melakukan aksi demo dan mogok kerja, Kamis, 24 Desember 2020 lalu. Mereka menun­tut hak mereka berupa jasa medis selama 1 tahun yang belum dibayar­kan, serta kekurangan gaji 30 persen, sebab sejak Agustus 2019 yang diterima hanya sebesar 70 persen.

Selain itu, aksi protes itu dila­kukan untuk meminta perhatian dari kepada Pimpinan Yayasan RS Sumber Hidup, dikerenakan mereka belum menerima THR, padahal tinggal menghitung jam umat Kristiani sudah memasuki perayaan Natal.

Aksi kedua dilakukan Senin, 28 Desember 2020. Masih dengan tuntutan serupa, karyawan dan nakes meminta hak mereka berupa jasa medis selama 1 tahun dibayarkan serta kekurangan gaji 30 persen sejak Agustus 2019 yang belum diterima.

Koordinator aksi Carlos Manuhuttu saat ditemui Siwalima di RS Sumber Hidup Senin (28/12) mengaku, Direktur RS Sumber Hidup dr Heny Tipka berjanji akan membayar seluruh hak karyawan hari ini. Untuk itu semua karyawan masih menanti janji direktur. (S-50/S-52)