AMBON, Siwalimanews – Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Fadillah Atamimi ditantang untuk menyelesaikan sejumlah persoalan menyangkut tata kelola kesehatan di Maluku, trutama hak dari para tenaga kesehatan.

Desak ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (8/11) merespon penunjukan Atamimi sebagai Plt Kadis Kesehatan oleh Gubernur Maluku.

Atapary menjelaskan, sebelum diangkat sebagai Plt Kadis Kesehatan, Atamimi merupakan sekretaris dinas yang secara tidak langsung mengetahui persoalan-persoalan menyangkut tata kelola kesehatan di Maluku.

“Jadi sebenarnya secara general beliau ini sudah tahu masalah, karna diawal juga kalau kita rapat beliau juga memberikan informasi cukup banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan di dinas,” ujar Atapary.

Pengetahuan yang dimiliki saat menjadi Sekdis Kesehatan menurut Atapary, harus dijadikan dasar untuk pembenahan dunia kesehatan, artinya Plt  tidak bekerja nol, minimal karena sudah tahu persoalan sehingga pembenahan akan jauh lebih baik.

Terutama yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, seperti penurunan stunting, termasuk kordinasi dengan rumah sakit di kabupaten/kota yang hingga saat ini banyak masalah. Bahkan, persoalan tenaga medis yang mogok kerja di rumah sakit yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku seperti RSUD Haulussy dan RSUD Tulehu.

“Kita mengharapkan agar persoalan hak nakes menjadi prioritas untuk diselesaikan, selain internal di dinas yang harus banyak pembenahan,” jelasnya.

Atapary menambahkan, dalam waktu dekat Komisi IV akan mengagendakan rapat untu bicaralan Kepala OPD yang baru diangkat, termasuk di Dinas Kesehatan guna melihat persoalan-persoalan yang selama ini belum teratasi.(S-20)