AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Provinsi Maluku terus menggenjot pembahasan  dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi I Jantje Wenno menjelaskan, dari 15 OPD yang bermitra dengan Komisi I, ternyata sebagian besar anggaran mengalami penurunan yang signifikan.

“Dari hasil rapat yang dilaksanakan sebagian besar OPD dari mitra Komisi I mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan,” ujar Wenno kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (25/11).

Menurutnya, kondisi keuangan daerah di tahun 2023 cukup kritis, dimana dengan APBD yang harus dialokasikan bagi pengembalian pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur yang mencapai RP140 miliar.

Selain itu menghadapi tahun politik 2024, maka adanya alokasi anggaran yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu yang juga cukup besar, akibatnya sangat menggangu postur APBD 2023.

“Memang APBD kita cukup kritis maka program dan kegiatan dari masing-masing OPD di 2023 lebih realistis, dikarenakan APBD yang terbatas tetapi harus digunakan untuk banyak hal,” ucap Wenno.

Anggaran yang tersedia kata Wenno, harus ditujukan kepada program dan kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya pada pos belanja langsung disamping belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan yang sudah pasti dianggarkan.

“Itu yang menjadi harapan kita sehingga APBD 2023 lebih realistis penggunaannya, karena memang anggaran terbatas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin,” tandasnya.(S-20)