Sejumlah dokter spesialis yang bekerja di RS Haulussy mengancam mengundurkan diri dari rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku.

Ancaman ini disebabkan hak-hak tenaga dokter special yang telah mengabdi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum dibayarkan, baik jasa medis, uang jasa perda, jasa Covid dan sebagainya.

Mirisnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya diam-diam saja menanggapi masalah serius yang terjadi di rumah sakit berplat merah ini.

Belum lagi DPRD Maluku sepertinya kurang memiliki taring yang kuat untuk menghadirkan Direktur RSUD Haulussy maupun Dinas Kesehatan Maluku mempertanyakan masalah ancaman mundurnya sejumlah dokter spesialis.

Komisi I DPRD Maluku yang sudah menerima keluhan sejumlah dokter spesialis ini harus bertindak bijaksana demi kepentingan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak managemen RSUD Haulussy maupun Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Maluku ,mungkin menyayangkan persoalan ini terjadi dimana pihak manajemen RSUD Haulussy yang menyebabkan ketidaknyamanan dokter spesialis dalam bekerja, padahal masyarakat Maluku sangat membutuhkan dokter spesialis.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku jangan tutup mata dan membiarkan masalah ini terjadi. Dan jangan menunggu sampai harus ada surat pengunduran diri sejumlah dokter spesialis dolo baru langkah penanganan dilakukan. Justru itu sudah terlambat.

Janji Pemerintah Provinsi Maluku akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Zulkarnain terkait sejumlah dokter spesialis di RSUD Haulussy yang mengancam mundur haruslah dilakukan secepatnya.

Hal ini penting, sehingga RSUD Haulussy tidak kehilangan dokter spesialis, karena itu akan merugikan masyarakat Maluku sendiri. Walaupun ada sejumlah rumah sakit di Kota Ambon khususnya, tetapi RSUD Haulussy semakin salah satu rumah sakit rujukan harusnya dijaga dengan baik, terutama hak-0hak tenaga dokter maupun tenaga medis diperhatikan.

Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga masalah-masalah yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah daerah Maluku ini dibenahi managemennya, ditata dengan baik sehingga penanganannya bisa maksimal.

Hal ini penting,  karena banyak masalah di RSUD Haulussy yang sampai saat ini belum tertangani secara baik, dan Pemprov Maluku justru terkesan membiarkan masalah-masalah itu berlarut.

Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh menutup mata dengan persoalan di RSUD Haulussy sebab kesehatan merupakan pelayanan dasar yang mestinya dijamin oleh pemerintah, sebab banyak masyarakat yang sakit harus keluar ke daerah lain karena tidak ada dokter dengan biaya yang cukup besar.

Pemerintah Provinsi Maluku harusnya melakukan identifikasi terhadap carut marut persoalan di RSUD yang menyebabkan dokter spesialis mengancam mundur diri, bukan sebaliknya membiarkan persoalan ini terkatung-katung.

Jika ancaman tenaga dokter spesialis benar-benar dilakukan maka masyarakat yang akan menjadi korban karena tidak dapat berobat dengan baik. Karena itu kita mengharapkan, DPRD dan Dinas Kesehatan Maluku untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini, agar tenaga dokter spesialis tidak lagi mengundurkan diri dan sebaliknya melakukan tugas dengan baik kepada masyarakat.