AMBON, Siwalimanews – Walaupun usia Provinsi Maluku kini memasuki 77 tahun, namun sayangnya kue pembangunan belum merata di seluruh kabupaten dan kota di bumi raja-raja ini.

Ungkapan tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Alimudin Kolatlena kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (18/8).

Yang sangat disayangkan lagi kata Alimudin, sebagai provinsi yang turut berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia, namun Maluku masih dikategorikan daerah kemiskinan ekstrem, yang diikuti dengan disparitas pembangunan yang masih menempatkan Ambon sebagai fokus pembangunan.

“Kita sayangkan, sebab pembagian kue pembangunan di 11 kabupaten/kota, masih jauh dari keadilan,” ungkap Kolatlena.

Persoalan konektivitas antar pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil menurut Alimudin, masih terjadi, akibatnya rentan kendali pembangunan tidak berjalan dengan baik yang mempengaruhi distribusi ekonomi masyarakat.

Ketidakadilan tersebut terlihat dalam struktur APBD Provinsi Maluku masih menyasar wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, sedangkan daerah kabupaten lain tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

“Pemprov seharusnya menjadikan daerah terluar sebagai fokus pembangunan yang harus mendapatkan prioritas, agar angka kemiskinan dapat ditekan,” ujarnya.

Apalagi, hingga saat ini masih terdapat lima wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, yang salah satunya adalah Seram Bagian Timur (SBT) yang masih hidup dalam keterisolasian pembangunan, infrastruktur bahkan, aksesibilitas pun terpantau masih cukup minim di beberapa wilayah.

Kolatlena pun meengingatkan gubernur agar mengedepankan pelayanan yang tepat sasaran, sehingga ada pemerataan pembangunan dalam kebijakan APBD.

“Kewenangan kita hanya mengawasi dan mengawal setiap kebijakan yang dilakukan pemprov, jadi kita minta agar pemprov lebih memperhatikan kue pembangunan di daerah miskin ekstrim,” cetusnya.(S-20)