AMBON, Siwalimanews –  DPRD Maluku diminta untuk transparan terkait de­ngan upaya menyelamatkan Bank Maluku-Malut.

Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy me­ng­a­­ta­­kan, DPRD Maluku se­bagai representasi dari masyarakat Maluku tentu harus terbuka atas semua persoalan.

Leiwakabessy mengakui, persoalan di Bank Maluku-Malut ini membutuhkan ke­hati-hatian termasuk dalam menyampaikan informasi karena menyangkut keper­ca­­yaan dari bank lain.

Namun, publik juga ingin mengetahui langkah apa yang akan dilakukan guna menyelamatkan Bank Ma­luku-Malut dari ancaman.

“Memang ini menyangkut kerahasiaan bank tapi soal upaya menyelamatkan bank Maluku itu yang harus dike­tahui masyarakat Maluku, sebab ini bank milik mas­yarakat Maluku,” ungkap Lei­wakabessy kepada Siwa­lima melalui telepon selu­ler­nya, Rabu (11/12).

Baca Juga: Dewan Dorong Kebijakan Afirmasi bagi RS Haulussy

Menurutnya, setiap lem­baga pemerintah harus ter­buka terkait dengan infor­masi publik sebab itu diatur dalam Undang-undang ke­ter­bu­kaan informasi publik.

Leiwakabessy berharap DPRD kedepan lebih terbuka kepada masyarakat terkait upaya menye­lamatkan Bank Maluku -Malut dari persoalan.

Terpisah Akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu juga meminta DPRD Maluku untuk terbuka terkait dengan persoalan Bank Maluku-Malut.

Menurutnya, Bank Maluku-Malut merupakan aset daerah yang dimiliki masyarakat maka sudah sewajarnya masyarakat mengeta­hui setiap perkembangan bank.

“Persoalan bank ini juga sensitif karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat, maka kehati-hatian itu penting tapi soal perkem­bangan bank itu yang harus disampaikan ke publik,” jelasnya.

Lestaluhu berharap DPRD dapat menjadi corong bagi masya­rakat untuk menyampaikan setiap informasi yang penting bagi ke­berlangsungan kehidupan dalam Provinsi Maluku

Dewan Bungkam

Komisi III DPRD Maluku memilih bungkam usai melakukan rapat dengar pendapat bersama direksi Bank Maluku-Malut terkait persoa­lan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Pantauan Siwalima di Kantor DPRD Maluku, rapat dengar pendapat dihadiri Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar bersama jajaran komisaris utama.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, Selasa (10/12).

Rapat yang berlangsung selama lima jam ini tertutup dari awak media, bahkan dijaga ketat oleh pengamanan dalam.

Usai pertemuan, Komisi III DPRD Maluku memilih bungkam terkait dengan hasil pertemuan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw yang dikonfirmasi terkait hasil perte­muan enggan berkomentar de­ngan alasan rapat tersebut tertutup.

“Karena rapat tertutup maka kita tidak bisa menyampaikan kepada publik terkait isi pertemuan,” ujar Rahakbauw.

Ditanya alasan rapat dengar pendapat bersama direksi Bank Maluku-Malut dibuat tertutup, padahal menyangkut kepentingan masyarakat, Rahakbauw enggan berkomentar.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar yang dikonfirmasi juga enggak berkomentar, sambil berjalan menuju mobil dan meninggalkan Kantor DPRD Maluku. (S-20)