AMBON, Siwalimanews –  Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2023 di Provinsi Maluku mengalami penurunan drastis, jika dibandingkan dengan kuota yang disediakan pemerintah pusat pada tahun 2022 lalu.

Hal ini diungkapkan langsung anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (14/3) usai melakukan koordinasi bersama Balai Penyedia Perumahan Maluku.

Untuk tahun 2023 ini kata Yermias, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, kembali mengelontorkan program BSPS ke Provinsi Maluku dengan kuota hanya 55 rumah.

“Untuk tahun ini sangat miris kita cuma dapat 55 unit dan sangat sedikit dibandingkan 2022 lalu yang mencapai 2.118 unit yang menyebar di 10 kabupaten dan kota,” ujar Yermias.

Penurunan kuota program BSPS Maluku ini menurut Yermias, salah satunya disebabkan lemahnya lobi yang dilakukan terhadap Kementerian PUPR, padahal Komisi III telah berjuang secara maksimal agar kuota tersebut tidak berkurang tetapi sebaliknya harus bertambah.

Pasalnya, bantuan stimulan yang diberikan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini, sangat membantu upaya masyarakat mendapatkan rumah layak huni.

Selain itu, dengan mudahnya persyaratan yang diberikan pemerintah pusat akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah.

“Kebutuhan masyarakat akan rumah cukup besar dalam rapat komisi sudah membicarakan itu dengan pihak balai untuk diajukan, tahun ini sedikit mudah-mudahan tahun depan cukup banyak, tapi yang pasti setiap tahun ada,” tutur Yermias.

Politisi Golkar Maluku ini pun berharap, pemerintah daerah khususnya Dinas PRKP pada masing-masing kabupaten dan kota untuk dapat membantu masyarakat dalam menyiapkan berbagai administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi. (S-20)