AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno, minta kepada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan anggaran pengamanan pilkada yang belum tuntas dicairkan.

Pasalnya, tiga bulan menjelang pilkada, Pemerintah Provinsi Maluku belum juga menuntaskan pencairan anggaran pengamanan bagi TNI/Polri.

Wenno menjelaskan, total anggaran yang disiapkan kepada TNI/Polri untuk pengamanan Pilkada Maluku sebesar Rp26.259.834.000. Anggaran sebesar itu, telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemprov Maluku dengan Polda, Kodam Pattimura, Lantamal IX Ambon, dan Lanud Pattimura.

Untuk itu, Pemprov Maluku dalam waktu dekat, sudah harus menyelesaikan pencairan anggaran penunjang pengamanan pilkada kepada pihakl TNI/Polri.

“Pengamanan pilkada ini sesuatu yang urgent, jadi mesti diperhatikan secara baik oleh pemerintah provinsi dengan memfasilitasi anggaran pengamanan, karena itu perintah Undang-undang,” tegas Wenno.

Pencairan anggaran pengamanan kata Wenno, pasti disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tetapi jika diperlukan, pemprov dapat menunda sementara kegiatan yang sifatnya rutinitas biasa, guna menyelesaikan anggaran pengamanan.

“Pilkada ini kan secara serentak dan personil TNI/Polri sudah harus bergerak ke daerah-daerah, jauh hari sebelum penyaluran logistik dilakukan, maka ini membutuhkan anggaran yang salah satunya bersumber dari hibah pemprov itu,” tegas Wenno.

Wenno berharap, Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat telah menuntaskan pencairan anggaran pengamanan, sehingga seluruh tahapan pilkada hingga selesai berjalan dengan lancar dan aman.(S-20)