AMBON, Siwalimanews – Skenario awal Benhur Geor­ge Watubun yang nantinya akan memimpin DPRD meng­gantikan sohibnya, Lucky Wattimury akhirnya terjawab sudah. DPP PDIP memutuskan Watubun sebagai Ketua DP­RD Maluku.

Watubun yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Maluku pada 25 Agustus 2022 lalu oleh Lucky Wattimury, kini diper­cayakan memimpin lembaga wakil rakyat Maluku itu.

Penetapan Watubun menggan­tikan Lucky Wattimury yang dibebastugaskan dari Ketua DPRD maupun bendahara partai itu setelah melalui fit and proper test di Kantor DPP PDIP, Jumat (28/10).

Saat dipanggil DPP PDIP, Watu­bun tidak sendirian. DPP juga memanggil Samson R Attapary, dan Javed Djemy Pattiselano untuk mengikuti fit and proper test. Hingga akhirnya Watubun yang ditetapkan menggantikan LW sapaan akrab Wattimury.

“Jadi hari Jumat yang lalu telah dipanggil oleh DPP PDIP masing-masing Benhur Watubun,Samson Atapary dan Jemmy Jafet Pattise­lano untuk mengikuti agenda fit and proper tes pada pukul 14.00 WIT, “ujar sumber Siwalima di DPP PDIP Maluku yang enggan namanya dipublikasikan, Senin (31/10).

Ketiga orang tersebut ditetapkan oleh DPD PDIP menindaklanjuti surat DPP berkenan dengan penon­aktifan dan penarikan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku.

Namun sebelum dilakukan fit and proper test, DPP PDIP mempersi­lah­kan ketiga orang itu untuk bermu­syawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat untuk menetapkan Benhur Watubun sebagai Ketua DPRD Maluku

Jemmy Jafet Pattiselano diperca­yakan sebagai Ketua Fraksi dan Samson Atapary tetap menjadi Keua Komisi IV

“Jadi pada saat dipanggil yang duluan masuk itu pak Samson, kemudian menjelaskan kepada DPP PDIP bahwa mereka telah bersepakat sehingga tidak ada lagi fit and proper tes,” ujarnya.

Menurutnya, setelah penetapan DPP PDIP akan menurunkan surat keputusan kepada DPD PDIP Maluku untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk dilakukan paripurna pelantikan Ketua DPRD

“Keterlambatan SK DPP, karena ibu Mega sementara berada di luar negeri, dan mungkin kalau sekarang sudah kembali, maka akan ditanda­tangani,” ucapnya.

Benarkan

Penetapan Watubun sebagai Ketua DPRD Maluku dibenarkan Wakil Sekretaris DPD PDIP Maluku, Jafri Taihuttu.

“SK nya nanti datang  baru DPD akan presrilis. Karena SK tidak bisa dititip-titip. Nantinya salah satu fungsironaris akan ditugaskan atau teman-teman DPD yang ada di Ja­karta, akan ditugaskan untuk meng­antar SK tersebut dan diberikan ke DPD di Ambon. Karena surat itu ditembuskan bukan ke pa Benhur saja tetapi ke DPD, juga kepada DPRD, Gubernur, KPUD, Bawaslu hingga ke Mendagri. Sehingga semuanya bersabar sampai SKnya tiba, itu yang dapat saya sam­pai­kan,” kata Taihuttu kepada warta­wan di Baileo Belakang Soya Ambon, Senin (31/11).

Kemudian soal posisi Ketua Fraksi menggantikan posisi Benhur, itu hanya internal DPD yang nantinya ditetapkan. Demikian juga dengan posisi Bendahara, meng­gantikan Lucky Wattimury, yang masih menunggu hasil fit and propert test dari DPP.

“Jadi nanti untuk posisi benda­hara juga akan diundang ke DPP untuk ikut propert test. Itu bagian dari mekanisme partai kita,”ujarnya.

Dengan itu, lanjut Taihuttu, maka tidak lagi menimbulkan banyak prediksi terkait posisi tersebut.

Disinggung terkait akankah menimbulkan konflik internal terkait penetapan Benhur sebagai Ketua DPRD, Taihuttu meyakini, bahwa tidak akan terjadi hal itu.

Menurutnya, ini bagian dari dinamika politik, yang mana PDIP adalah partai besar yang turut dibe­sarkan oleh Lucky Wattimury selaku kader senior.

“Dinamika itu secara langsung sudah dimatikan oleh pernyataan pa Lucky selaku kader. Beliau taat dan mendukung sepenuhnya sikap DPP partai. Beliau senior, bukan orang baru di partai, beliau tokoh partai dan beliau tahu cara membesarkan partai, sehingga tidak mungkin partai yang sudah beliau besarkan akan dirusakan hanya karena dinamika seperti ini,” tandasnya.

Karena itu, tidak akan ada per­pecahan yang akan membuat partai ini tidak maju. Karena target PDIP ini hetrik, memenangkan Pemilu, baik Pilpres, DPR RI, dan juga DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bahkan hingga mendu­duki posisi Ketua DPRD, termasuk Kota Ambon.

Taat dan Patuh

Seperti diberitakan sebelumnya, Lucky Wattimury mengaku akan patuh dan taat menerima keputusan pemberhentiannya dari dua jabatan strategis yang dipegang.

LW, sapaan akrabnya, secara resmi dibebas tugaskan dari jabatan sebagai Ketua DPRD Maluku dan bendahara partai, melalui Surat Keputusan DPP PDIP Nomor: 271/KPTS/DPP/X2022 tertanggal 7 Oktober 2022.

SK tersebut ditandatangani Me­gawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, sebagai ketua dan sekretaris jenderal PDIP.

Kata LW, setiap jabatan berasal dari Tuhan. Karenanya, bila diang­gap sudah tidak pantas lagi meme­gang amanah tersebut, dia akan siap untuk melaksanakan keputusan DPP tersebut.

“Jabatan itu dari Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau ini waktu Tuhan, (saya) tidak harus menolak atau membangkang. Dari awal saya tegaskan saya patuh dan siap laksanakan keputusan DPP,” jelas Wattimury dalam rilisnya kepada Siwalima, Kamis (20/10) malam.

Politisi senior PDIP Maluku ini mengklaim, dirinya tidak dicopot dari jabatan Ketua DPRD Maluku dan Bendahara DPD PDIP Maluku, tetapi dibebastugaskan dari partai dan bukan pencopotan.

Bagi Wattimury, PDIP punya aturan dan mekanisme. Partai yang menugaskan dan partai juga yang berhak menarik kembali.

“Karena itu saya patuh dan siap laksanakan keputusan DPP partai. Ini supaya jangan ada lagi yang bertanya-tanya dan tidak memberi komentar yang aneh-aneh terutama dari internal partai,”  tuturnya.

LW menjelaskan, pembebastu­gasan dirinya dari Ketua DPRD Maluku dan Bendahara PDIP Ma­luku ditetapkan dalam Surat Kepu­tusan DPP PDIP Nomor :271/KPTS/DPP/X2022 tertanggal 7 Oktober 2022.

“SK tersebut saya terima dari staf Sekretariat DPD Polly Watumlawar dengan pesan dari Sekretaris DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun, SK itu harus dikasih langsung ke tangan Lucky Wattimury dan tidak boleh lewat orang lain,” beber Wattimury.

Meski begitu, sebagai seorang senior di partai, LW tidak berkecil hati. Ia dengan jiwa besarnya pada Senin, 17 Oktober sekitar pukul 17.00 WIT,  bertempat di Sekretariat DPD PDIP langsung menerima SK tersebut.

Dikatakan, SK itu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Maluku, DPD PDIP Maluku, DPC PDIP se-Maluku, Fraksi PDIP DPRD Maluku, PAC PDIP se-Maluku dan dirinya sendiri.

“Sejak kasak-kusuk berita sampai pada SK pembebas tugasan saya pegang,  tidak sekatapun saya berbicara kepada publik melalui media. Hanya sebagaian teman-teman PDC, PAC, pengurus ranting, peng­urus anak ranting, beberapa pim­pinan OKP, tokoh agama, kader dan warga partai datang serta bertanya tentang kebenaran berita itu. Saya jawab benar saya dibebastugaskan dari ketua DPRD dan bendahara partai,” ujarnya,

LW mengungkapkan, pada malam hari dimana dirinya menerima SK pembebastugaskan itu, namanya langsung dikeluarkan dari WA group partai.

“Malam harinya, dimana saya terima SK, pada WA group DPD PDIP sebelum saya dikeluarkan dari group oleh saudara OL, saya kata­kan SK sudah saya dapat. Silahkan koordinasi dengan Ketua DPD buat rapat DPD, tetapkan siapa pengganti saya berikut usulkan ke DPP untuk mendapatkan penetapan atau re­komendasi dan sampaikan kepada DPRD akan saya proses secepatnya sesuai mekanisme atau aturan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, LW mengaku dirinya tidak mengetahui siapa  penggantinya. Ia berpesan kepada warga PDIP Maluku untuk percaya, jika rekomendasi DPP tiba di DPRD maka secepatnya diproses.

LW juga mengkritisi mantan pengurus DPD PDIP Maluku, Nover Hukunala. LW meminta Nover untuk tidak asal bicara, bila tidak menge­tahui persoalan.

“Kalau tidak tahu apa-apa tentang masalah mengapa sampai diundang untuk klarifikasi di DPP pada 11 September 2020 dan 12 September 2022, jangan ngomong sembarangan, sebab nanti dibilang pesan sponsor,” pesannya.

Menurutnya, semua arahan DPP sudah dilaksanakan, namun belum sempat dilaporkan, sudah ada SK pembebas tugasan.

“Tanggal 11 September 2020 saya diundang ke DPP klarifikasi bertemu dengan Ketua DPP Bidang Kehor­matan Partai, Komarudin Watubun. Pada 12 September 2022 saya diun­dang untuk klarifikasi oleh komite etik dan disiplin partai. Semua berita media diklarifikasi termasuk bukti saya lapor polisi, hak jawab, somasi sampai pada laporan ke Dewan Pers saya tunjukan. Kesimpulan perte­muan itu adalah pemberitaan tidak berimbang dan karena itu saya harus buat konferensi pers untuk mengklarifikasi berita-berita terse­but. Waktu yang dikasih adalah satu minggu. Itu semua sudah saya lakukan baik media lokal maupun nasional.  Sayangnya, semua belum dilaporkan ke DPP sesuai waktu yang ditetapkan, muncul gerapan 17 September,” jelas Wattimury.

LW bersikukuh akan membuat laporan kepada DPP dengan tetap patuh dan siap menjalankan kepu­tus­an pembebastugasan itu.

“Termasuk saya akan tetap mem­buat laporan ke DPP dengan tetap patuh dan siap menjalankan kepu­tusan pembebastugasan,” ujarnya.

LW mengharapkan, kepada pe­ngurus atau kader partai, supaya jangan memancing emosi atau cari gara-gara dengan sebagian peng­urus, kader atau simpatisan. Sayang dan jaga partai ini.

“Partai ini juga saudara-saudara akan ikut pemilu. Kita butuh dukungan masyarakat. Pemilu 2024 PDIP harus menang lagi. Itu amanat kongres. Apa untungnya berteriak di media sosial yang menyinggung. Baru sekecil ini sudah berlagak gede,” himbaunya.

Ia juga berpesan kepada peng­urus, kader dan simpatisan jangan saling sikut, jangan memfitnah dengan menyebut orang yang dekat dengan dirinya itu sebagai sindikat.

“Kok ada yang bilang yang dekat-dekat dengan saya itu sindikat. Jangan-jangan dia sendiri sindikat. Termasuk pesan-pesan liar melalui WathsApp kalau Lucky Wattimury sudah buat banyak kesalahan. Padahal dia tidak tahu benar dan salahnya di mana,” katanya.

LW menyentil berbagai informasi yang menuding dirinya telah memersiapkan tiket untuk senior-senior berjuang di DPP supaya Edwin Huwae jadi Ketua DPRD.

“Hebatnya lagi, ada pengurus DPC Kota Ambon yang bilang kalau saya jangan buat alibi, bahkan ada yang kembangkan informasi saya sudah siapkan tiket untuk senior-senior berjuang ke DPP supaya Edwin Huwae jadi Ketua DPRD. Bahkan, ada yang kasak kusuk ajak pengurus dan kader partai untuk tidak dekat dengan saya. Sangat disayangkan perilaku seperti ini, hanya merusak soliditas, memecah belah dan mencelakai partai,” cetusnya.

LW meminta kepada semua peng­urus, kader, simpatisan yang merasa kecewa dengan pembebastugasan dirinya dari jabatan Ketua DPRD dan bendahara DPD, untuk berhenti berpolemik.

“Paling tidak kalian sudah tahu siapa kawan dan siapa lawan. Saatnya bangun kembali semangat, rawat dan besarkan PDIP. Belajar untuk menghargai perbedaan dalam bersikap serta kembangkan terus cinta dan optimisme memenangkan PDIP dalam pemilu dan pilkada 2024. Kalian harus tunjukan itu, karena saya didik orang untuk setia kepada perjuangan partai dan bukan kepada pribadi-pribadi. Hari ini saya diganti, itu cara Tuhan menguji ketabahan dan kepribadian saya, karena itu saya tidak pernah marah, mereka yang menghianati saya. Bahkan saya selalu dan terus berdoa supaya masing-masing mereka dan keluarganya diberkati Tuhan,” kata Wattimury. (S-20/S-25)