AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku pemberlakukan pengetatan terhadap aktivitas masyarakat yang akan dilaksanakan Pemkot Ambon pada Kamis (8/7) nanti.

Walaupun demikian, untuk memastikan kebijakan tersebut berhasil menekan penyebaran Covid-19, Satgas harus menggandeng TNI dan Polri agar kebijakan yang nanti dilaksa­nakan  dikawal ketat oleh aparat TNI dan Polri, sehingga berhasil menekan angka Covid-19.

“Kami DPRD Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya langkah Pemkot Ambon untuk mengatur aktivitas masyarakat agar supaya seluruh aktivitas yang berjalan tidak sampai berdampak kepada orang lain,” ucap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (6/7).

TNI dan perlu perlu dilibatkan kata Wattimury, karena ada sebagian masyarakat yang menganggap Covid-19 ini merupakan hal biasa dan tidak benar, tetapi kenyataannya saat ini, begitu banyak orang yang sudah terpapar, termasuk tenaga medis yang ikut meninggal.

Wattimury, berharap kepada masyarakat agar tidak ada yang berpikiran jika Covid-19 ini merupakan hal yang biasa, bahkan tidak ada. Apalagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi yang mencemaskan, dimana pada beberapa rumah sakit, khususnya di Jakarta penuh dan tidak dapat merawat pasien lagi.

“Karena itu, saya minta dukungan semua pihak guna menekan penyebaran Covid-19 di Maluku secara khusus di Kota Ambon, agar kejadian rumah sakit yang penuh seperti di Jawa tidak terjadi di Kota Ambon,” pintanya. (S-50)