AMBON, Siwalimanews – Banyak fasilitas wisata milik Pemerintah Provinsi Maluku ternyata rusak, dan tidak layak digunakan.

Hal ini ditemukan secara langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa ketika melakukan kunju­ngan ke Pantai Namalatu, Minggu (6/7) kemarin.

Gubernur mengaku telah melihat langsung fasilitas pendukung di lokasi wisata pantai Namalatu, alhasil ada beberapa fasilitas yang sudah rusak hingga tidak layak digunakan.

Gubernur bilang, salah satu fasilitas yang rusak dan dalam kondisi memprihatinkan yakni rumah singgah Gubernur yang berada di pantai Namalatu, yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Maluku.

“Minggu 6 April 2025 lalu, saya berkunjung ke objek wisata pantai Namalatu, Latuhalat. Saya melihat ternyata disini ada rumah singgah gubernur yang merupa­kan aset milik Pemerintah Provinsi Maluku dan dalam kondisi yang sangat tidak terawat, rusak dan sangat tidak layak dihuni,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Selasa (8/4).

Tak hanya itu, kondisi fasilitasi penunjang seperti toilet rata-rata dalam kondisi tidak bagus, rusak dan tidak layak dipakai, padahal toilet menjadi dasar di objek wisata karena mencerminkan kebersihan, kenyamanan, dan kualitas layanan.

Toilet yang bersih kata gubernur akan berdampak langsung terhadap peningkatan citra destinasi wisata artinya dapat menarik para wisatawan untuk berwisata.

“Saya datang mengecek langsung, ternyata ada banyak yang harus dibenahi, karena ini objek wisata yang bagus, tapi kalau fasilitas dasar seperti toilet tidak tersedia dengan baik, bagaimana mungkin orang mau datang berwisata disini,” jelasnya.

Menurutnya kondisi Pantai Namalatu menjadi barometer bagi tempat wisata lain artinya dengan kunjungan di pantai Namalatu dapat disimpulkan jika objek wisata yang dikelola pemerintah provinsi dalam kondisi tidak layak dan harus ditangani secara baik.

Gubernur memastikan pihaknya akan mengintruksikan Kepala Dinas Parawisata Maluku untuk segera memasukan persoalan di lokasi parawisata dalam perencanaan guna dilakukan penanganan.

“Kedepan hal ini nantinya dimasukan dalam perencanaan penanganan, apalagi destinasi wisata merupakan salah satu penyumbang untuk PAD,” tegasnya. (S-20)