PEMERINTAH Provinsi serius untuk meningkatkan kualitas pemasaran hasil produksi yang berasal dari Industri Kecil dan Menengah atau IKM.

Selama ini, hasil produk dari IKM lokal banyak tidak punya kemasan yang bagus. Hal itu berakibat hasil produksi IKM di Maluku tidak banyak dilirik pasar. Terutama pasar regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, Pemerintah setempat merencanakan akan membangun Rumah Kemasan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh IKM lokal untuk menghasilkan brand yang berkualitas baik dari sisi produksi hingga kemasannya.

“Kita di Provinsi itu sudah ada yang namanya Rumah Kemasan. Karena hasil produksi IKM berkualitas kalau tidak didukung kemasan yang bagus itu juga problem,” ujar Plt Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku, Yahya Kotta.

Jika tidak ada halangan sambung Dia tahun ini Rumah Kemasan itu sudah bisa difungsikan dan dapat dimanfaatkan oleh IKM di Maluku untuk menciptakan kemasan produk-produk lokal yang berstandar.

“Ini jadi penyangga untuk provinsi Maluku ketika IKM punya hasil produk seperti makanan ringan misal keripik dan lain-lain, ini bisa membuat kemasan yang bagus dan berstandar. Karena sekali lagi meski produk berkualitas tanpa didukung dengan kemasan yang bagus maka belum tentu laku di pasaran,” jelas Kotta di Forum OPD Se-Maluku yang digelar Dinas Perindag Provinsi Maluku, berlangsung di Baileo Ir. Soekarno, Masohi pekan lalu.

Dikatakan, Rumah Kemasan tersebut juga bisa dimanfaatkan IKM dari Provinsi lain khususnya Indonesia Timur seperti Papua dan NTT.

Yahya juga menjelaskan, sejumlah Grand Modern di Kota Ambon telah memulai pasarkan produk IKM lokal. Hal itu karena ada dorongan pemerintah yang kerja sama dengan pengusaha ritel di Kota Ambon. “Dari aspek pemasaran, kita juga mendorong IKM untuk memasarkan produk mereka ke Grand-grand modern seperti ada group Aprindo misal­nya Alfamidi, Fodmart, Indomart dan mereka sudah menampung kurang lebih 400 lebih produk lokal,” ungkap Yahya.

Terpisah Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury berharap ada kolaborasi antar pemerintah Daerah di Maluku terkait dengan perdaganganan produk lokal yang dilakukan pemerintah antar Kabupaten Kota di Maluku.

Dimana jika salah satu daerah yang tidak punya produk lokal, tak harus impor dari luar dan bisa mendapat suplai produk lokal dari Kabupaten kota lain di Maluku.

Namun hal itu kata Leleury Pemerintah Provinsi perlu hadir untuk memfasilitasi tentang kolaborasi dagang produk lokal antarkabupaten kota.

“Kita ada 11 Kabupaten Kota, misal seram Barat punya produk apa, Seram Timur, Maluku Tengah punya produk apa, kota ambon juga. Semua itu bisa kita kolaborasi ya, dan saling mengisi kekurangan produk. Misalnya di tenggara sana buah-buahan kurang, oke kita supli ke sana,” jelas Leleury. (S-36)