AMBON, Siwalimanews – Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku hingga kini masih menunggu kese­diaan auditor Badan Pe­riksa Keuangan (BPK) RI untuk dimintai keterang­an sebagai ahli yang mengeluarkan perhitu­ngan kerugian negara (PKN), di kasus duga­an korupsi pengadaan alat kesehatan di ka­bupaten Buru.

Sesuai prosedur, pe­nyidik telah menyurati secara resmi ke BPK RI guna pemeriksaan di­mak­sud hanya saja, kesibukan auditor membuat pemeriksaan sedikit tertunda.

“Belum, belum dimintai kete­rangan. Kalau surati sudah hanya tunggu waktu dari auditornya saja,” jelas Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hijrah Soumena kepada wartawan di Ambon, Selasa (8/10).

Dirinya memastikan kasus tersebut tetap berjalan, apalagi ada kerugian seperti yang di sampaikan BPK.

“Prinsipnya kasus tetap jalan, mudah-mudah dalam waktu dekat auditor sudah bisa dimintai keterangan, “tandasnya.

Surati BPK

Seperti diberitakan sebelum­nya, Ditreskrimsus Polda Maluku menyurati auditor Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) RI guna mintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi alat kesehatan Kabupaten Buru.

Permintaan keterangan ini dilakukan, karena BPK yang melakukan audit pengitungan kerugian negara atas proyek Alkes Kabupaten Buru.

“Kita sudah surati ke BPK RI untuk mintai keterangan dari auditor sebagai pihak yang mengeluarkan PKN di kasus ini,” unglap Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada Siwalima di Ambon, Rabu (18/9).

Ditanya kapan pemeriksaan dilakukan, Soumena belum bisa memastikan lantaran menunggu kesediaan auditor.

“Belum bisa dipastikan bisa saja besok-besok tergantung kesediaan auditornya,” ujarnya.

Untuk diketahui, BPK RI mengendus adanya dugaan tidak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Dari hasil investigasi BPK RI menemukan adanya nilai keru­gian negara mencapai Rp2.869.­690.889,00.

Laporan atas temuan tersebut kemudian diserahkan perwakilan BPK RI yakni Kepala Subau­ditorat IKD II BPK RI, Mustaknif, bersama Kepala Subauditorat Maluku I, Ivan Leonardo Hariandja langsung kepada Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan.

Dalam laporan tersebut mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam tahapan pembayaran dua unit mini Central Oxygen System pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.

“Investigasi kami menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” kata Mustaknif dalam pertemuan bersama Kapolda yang diekspos, Kamis (29/8).

Dikatakan, laporan tersebut diserahkan kepada Polda Maluku untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan, menyampai­kan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas kerja sama dan komitmen mereka dalam mengungkap kasus ini.

Kapolda memastikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Ma­luku akan segera mengambil lang­kah-langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus ini sesuai de­ngan prosedur hukum yang berlaku.

“Kerja sama yang baik antara BPK RI dan Polda Maluku merupakan kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah ini,” tegas Kapolda. (S-10)