AMBON, Siwalimanews – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 14 dan No. 16 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan No. 2/2025 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta melindungi pendapatan petani.

“Kami menyambut baik kebijakan ini karena memastikan Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan harga tetap Rp6.500 per kg, tanpa adanya rafaksi harga. Ini akan memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Saadiah Uluputty. dalam press releasenya, yang diterima Siwalima, Rabu (5/2).

Keputusan baru ini, kata Srikandi Maluku ini menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo untuk menyerap gabah petani berapapun jumlahnya dengan cara menghilangkan rafaksi harga bagi gabah yang sebelumnya lumrah dilakukan ketika membeli gabah dari petani.

“Dengan penghapusan rafaksi ini, petani diharapkan tidak lagi dirugikan akibat penurunan harga yang diberlakukan berdasarkan kualitas gabah di luar standar yang ditentukan. Hal ini diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya,” ujarnya.

Anggota DPR RI dapil Maluku ini juga mengapresiasi komitmen Bapanas dan Bulog dalam menyerap gabah petani tanpa rafaksi harga serta pelibatan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan kelompok tani dalam upaya penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton.

Menurutnya, meskipun angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi gabah petani selama panen raya sebesar 29 juta ton namun angka tersebut telah menunjukkan kommitmen pemeritah untuk memperkuat stabilitas pangan nasional dan mempercepat distribusi beras ke masyarakat.

Namun demikian, Saadiah Uluputty mengingatkan Bulog untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait infrastruktur seperti ketersediaan gudang penyimpanan, jalur distribusi yang efisien, serta kemudahan akses bagi petani.

“Perlu ada perbaikan dan peningkatan infrastruktur guna memastikan penyerapan gabah berjalan optimal dan tidak menimbulkan kerugian di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, evaluasi harga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar dan memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya bermanfaat bagi petani tetapi juga bagi konsumen dengan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Dalam jangka panjang, Fraksi PKS juga mendorong adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung sektor pertanian, termasuk dukungan terhadap sarana produksi seperti pupuk dan bibit unggul, serta akses permodalan yang lebih mudah bagi petani. Dengan dukungan yang memadai, ketahanan pangan nasional dapat lebih kuat dan kesejahteraan petani semakin meningkat.

Saadiah menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat luas. “Kami akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik di lapangan dan akan terus berjuang untuk kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Keputusan ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam kebijakan pangan nasio­nal, memastikan kesejahteraan petani, dan menjaga keterse­diaan beras di dalam negeri.

“Sinergi antara pemerintah, Bulog, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” pintanya.  (S-08)