AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi IV DPR RI, Saa­diah Uluputty menegaskan, kebijak­an efisiensi anggaran yang diterap­kan pemerintah harus tetap menja­min kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional, Uluputty menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya sektor pertanian, kehutanan dan kelautan.

Dalam rilis yang diterima Siwalima, politisi PKS ini menga­takan, dalam pertemuan yang membahas rekonstruksi ang­garan kementerian dan lembaga untuk tahun 2025 ini, Komisi IV menyetujui sejumlah pemang­kasan anggaran di berbagai sektor.

Namun, dirinya menegaskan, pemotongan ini tidak boleh menghambat program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, serta masyarakat yang meng­gantungkan hidupnya pada sektor-sektor tersebut.

“Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas pemangkasan angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang memastikan efektivitas pelak­sanaan program tetap optimal,” tegasnya.

Dalam pandangan legislator Indonesia timur ini, kebijakan efisiensi harus disertai dengan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis.

Ia mengingatkan, pemerintah agar tetap memberikan dukungan penuh terhadap program yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keputusan yang diambil hari ini, menurut saya, harus tetap memberikan ruang bagi pelak­sanaan program yang mendu­kung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan,” terangnya.

Sebagai wakil rakyat dari Malu­ku, Uluputty juga mene­kankan, daerah kepulauan se­perti Maluku sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian.

“Saya berharap pemerintah tidak hanya melakukan efisiensi di atas kertas, tetapi juga me­mastikan bahwa masyarakat tidak terdampak oleh kebijakan tersebut,” harapnya.

Dia menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi anggaran agar tidak ada kebijakan yang justru merugikan rakyat.

Rapat ini ditutup dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kepentingan publik.

“Perjuangan untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat akan terus dilanjutkan demi kesejahteraan Bersama,” tandasnya. (S-08)