Nama Instutusi kepolisian daerah Maluku kembali tercoreng atas dugaan “86” kasus penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak yang menjeret nama Irwasda Polda Maluku. Viralnya

  MAHKAMAH Konstitusi akhirnya menolak gugatan dari 4 daerah lainnya di Provinsi Maluku setelah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan calon Kepala daerah Kabupaten

HUBUNGAN antara politik dan birokrasi seringkali kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara pemerintahan, sehingga birokrasi harus bebas dari pengaruh tidak sehat. Jika

Konektivitas transportasi antar daerah dan antar wilayah dalam negeri dan dengan luar negeri, dengan berbagai sarana transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya sarana-sarana terkait

PROSES pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, yang sebelumnya diagendakan akan berlangsung 6 Februari 2025 namun dibatalkan. Pelantikan kepala daerah terpilih yang

HAMPIR setahun proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Covid-19 Provinsi Maluku yang diusut Kejaksaan Tinggi Maluku tak jelas alias mandek. Kasus ini jalan tempat,

  Muhamad Armyn Syarif Latuconsina resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku. Sam panggilan akrab Muhamad Armyn Syarif Latuconsina menjadi

PERHELATAN Pilkada Maluku telah usai, KPU Maluku telah menetapkan pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Selanjutnya oleh DPRD Maluku

GUNA menyelamatkan Bank Maluku-Maluku Utara dari kehancuran akibat salah pengelolaan maka harus ada langkah tegas yang dilakukan. Pemberian penghargaan atau remunerasi dalam satu organisasi baik

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan

PENINGKATAN pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan

TIGA bulan Pemerintah Kota Ambon menunda pembayaran dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkup Pemkot Ambon. TPP yang belum dicairkan kepada ASN yakni