BERULANG  kali aksi mogok kerja terjadi di RS Haulussy. Puluhan dokter spesialis RS Haulussy kembali melakukan aksi mogok kerja karena kecewa hak-hak mereka belum diterima

TEMA HUT RI ke-78 tahun 2023, Terus Melaju Untuk Indonesia Maju seharusnya menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk lebih giat lagi membangun infrastruktur di Maluku. Sayangnya

TERCATAT dalam waktu tujuh bulan, ratusan warga Ambon terdeteksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Sejak Januari hingga Juli 2023 sebanyak

ANCAMAN 12 tahun menanti mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, David Katayane. Ditreskrimum Polda Maluku telah menetapkan Katayane sebagai tersangka kasus

Stop lecehkan martabat perempuan. Ini pernyataan yang tepat bagi masyarakat termasuk para pejabat untuk tidak melakukan kewenangan dan jabatan yang ada guna melecehkan harkat dan

Selama empat tahun rehabilitasi Mess Maluku tak kunjung selesai. Sudah 20,7 miliar rupiah APBD dikuras habis. Era kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail, Mess Maluku yang

Fraksi PDI Perjuangan menemukan banyak anggaran dengan nilai jumbo dalam laporan pertanggung jawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2022, yang tidak dapat dikonfirmasi penggunaannya. Tak tanggung-tanggung

Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar memberikan kritikan keras terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun 2022. Sementara enam fraksi lainnya justru menerima laporan itu dengan sejumlah

Kejaksaan Negeri Ambon telah menerima surat pem­beritahuan dimulainya penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan Abdi Toisuta. Anak Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta itu bertindak arogan

KASUS penganiayaan yang dilakukan Abdi Toisutta, anak Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta sehingga mengakibatkan Rafi Rahman Sie, remaja 15 tahun itu harus menghembuskan nafas

PEGAWAI Aparatur Sipil Negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

PERS sebagai salah satu pilar dari empat pilar demokrasi tak dapat dikriminalisasi dalam bentuk apapun dan oleh cara apapun, sebab demokrasi akan menemukan ruh sejatinya