PENGELOLAAN Peme­rintah daerah dibawah ko­mando Murad Ismail dan Barnabas Natanel Orno paling terburuk saat ini dari yang sebelumnya. Tudingan ini dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD

PELANTIKAN Pergantian Antar Waktu Welma Tina Tetedipastikan akan digelar pada pada waktu dekat. Kepastian pelantikan Tetelepta mengganti almarhum Edwin Adrian Huawei sebagai anggota DPRD Provinsi

PEMERINTAH Provinsi Maluku didesak mengajukan penundaan pembayaran cicilan hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo

GUNA memastikan calon Penjabat Gubernur Maluku aman dari kasus hukum, Panitia Kerja Penjaringan Calon Penjabat akan melibatkan aparat penegak hukum. Ketua Panja Penjaringan Calon Penjabat

AMBON, Siwalimanews – DPRD meminta kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer di tahun 2025. Undang-Undang Nomor: 20

AMBON, Siwalimanews – Usai meninjau proses pekerjaan pembangunan jembatan kawanua, DPRD mengingatkan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Maluku terkait dengan kualitas. Anggota Komisi III DPRD

AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Maluku mem­berikan dukungan kepada Pelak­sana Tugas Kadis Kesehatan Ma­luku Fadillah Attamimi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dua rumah

DPRD Provinsi Maluku menagih janji Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait evaluasi Direktur RSUD Haulussy, Nasaruddin. Pasalnya, hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari rekomendasi DPRD

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin memgatakan, pihaknya akan mengusulkan penggunaan Peraturan Daerah dalam mengatur pengelolaan SMA Siwalima. Usulan tersebut diungkapkan

ANGGOTA Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri mendorong agar penanganan permanen jembatan Wae Kawanua masuk dalam APBN. Persoalan penanganan jembatan Wae Kawanua, Desa

KETUA DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggaran sebesar 43 miliar guna menunjang tahapan pilkada yang akan berlangsung di

ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah agar menertibkan penerimaan honorer. Pasalnya, hingga tahun 2023 terdapat tenaga honorer yang cukup banyak dan