Komisi III DPRD Provinsi Maluku terus melakukan koordinasi bersama Dinas PUPR Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku guna mengatasi dan menangani permasalahan banjir yang sering

DPRD Provinsi Maluku bakal memfokuskan diri untuk melakukan pengawasan sejumlah proyek yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD yang dikerjakan tahun 2021 kemarin. “Jadi Bamus

Persoalan program pemerintah dibidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah, masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hal ini menjadi salah satu aspirasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Andi Munaswir meminta pemerintah daerah agar melakukan kampanye tentang vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Kepada para

KETUA DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dimana saja berada, bahkan dalam momentum perayaan Natal

ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anos Yeremias mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap dermaga Dewelor-Dawera. Pasalnya, sejak dermaga

SEKRETARIS DPRD Maluku Bodewin Wattimena, memastikan proses pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan Murniati Hentihu akan dilakukan dalam

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi Maluku mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menaikan gaji guru kontrak dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

DPRD meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dapat menyelesaikannya secara internal. Permintaan disampaikan

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, DPRD meminta kepada Dinas Perindusterian dan Perdagangan Maluku intens awasi harga barang di pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk

DPRD menyepakati sejumlah kebijakan anggaran dan pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 Pemprov Maluku. Kesepakatan ini

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3.31 triliun rupiah. Penurunan Pendapatan Daerah ini